Potret Demo Mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kaltim hingga malam hari. Rabu (4/11/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Janji yang belum berujung pada tindakan, membawa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat turun ke jalan.

Mereka menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/11/2026), untuk menagih penyelesaian berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat penanganan serius.

Aksi bertajuk Gerakan Rakyat Menggugat itu menyoroti sejumlah masalah, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga gangguan pasokan listrik yang dalam beberapa bulan terakhir dikeluhkan masyarakat.

Demonstrasi ini bukan aksi pertama. Massa kembali turun setelah sebelumnya menggelar unjuk rasa pada Rabu (21/10/2026).

Namun, mereka menilai tuntutan yang telah disampaikan dan ditandatangani pemerintah belum diikuti langkah konkret.

Aldi, salah seorang mahasiswa yang mengikuti aksi, menyampaikan demonstrasi kali ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan di Kaltim.

Menurutnya, aksi lanjutan tersebut juga menjadi bentuk komitmen mahasiswa dan elemen masyarakat untuk kembali menyuarakan tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan.

"Hari ini kita kumpul lagi di sini adalah bentuk akumulasi kemarahan masyarakat. Kemarin kita sudah aksi dan berjanji akan kembali bersatu suara hari ini. Jadi, aksi ini menjadi wadah untuk menyampaikan kembali kemarahan masyarakat," kata Aldi.

Di antara berbagai persoalan yang disuarakan, gangguan pasokan listrik menjadi salah satu keluhan yang paling dirasakan masyarakat.

Aldi menuturkan, dampak karhutla memang menjadi perhatian.

Namun, pemadaman listrik yang terjadi secara bergilir selama 2 bulan terakhir juga menimbulkan keresahan.

"Banyak masyarakat yang mengeluhkan pemadaman," ujarnya.

Ia berharap pemerintah tidak sekadar menerima aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi.

Pemerintah juga diminta turun langsung untuk melihat persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurutnya, perbaikan kinerja pemerintah harus dibuktikan melalui keberpihakan terhadap kebutuhan warga, bukan hanya melalui pernyataan atau janji.

"Harapannya pemerintah lebih melihat dan mendengar masyarakat. Siapapun yang ada di dalam kantor pemerintahan, harus turun ke bawah," tuturnya.

Kekecewaan serupa disampaikan Asfi, peserta aksi lainnya.

Ia menilai tuntutan dalam demonstrasi sebelumnya belum menunjukkan perkembangan yang sesuai dengan harapan massa.

Menurut Asfi, penandatanganan tuntutan tidak cukup apabila tidak diikuti pelaksanaan dan penyelesaian persoalan yang disampaikan masyarakat.

"Kemarin sempat aksi, tetapi tuntutannya hanya ditandatangani dan belum ada eksekusinya. Apa yang menjadi tuntutan harus segera diselesaikan karena itu kewajiban pemerintah," kata Asfi.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebab, penyelenggaraan pemerintahan turut dibiayai dari pajak yang dibayarkan warga.

"Kita sudah bayar pajak dan menggaji mereka. Jadi, pemerintah wajib bertanggung jawab atas persoalan ini," ujarnya.

Melalui aksi lanjutan tersebut, mahasiswa dan elemen masyarakat kembali mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak membiarkan tuntutan publik berhenti sebatas kesepakatan tertulis.

Mereka menginginkan penyelesaian nyata atas persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Hingga kini, mahasiswa masih berada di sekitaran lokasi, meskipun telah dibubarkan. (Abi)