Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Rencana pembangunan tiga Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim masih menanti kejelasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk memulai pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Tiga lokasi yang telah diusulkan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Bontang, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Seluruhnya masuk dalam daftar usulan pembangunan Sekolah Rakyat tahap ketiga kelompok 3B.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai persiapan meskipun jadwal pembangunan belum dapat dipastikan.

Menurutnya, tahapan persiapan di masing-masing wilayah memiliki perkembangan berbeda. Salah satunya di Kukar yang masih menjalani proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sedangkan persiapan di Bontang dan PPU terus dilanjutkan.

"Ada tiga daerah yang kami ajukan untuk pembangunan tahap 3B tahun ini, yaitu Kukar, Bontang, dan PPU. Khusus Kukar, proses AMDAL dan sejumlah persyaratan lainnya masih berjalan. Mudah-mudahan peletakan batu pertama bisa terlaksana tahun ini," ujar Jaya, Sabtu (31/10/2026).

Untuk lokasi Bontang, Pemprov Kaltim bertanggung jawab dalam penyediaan lahan pembangunan. Pemerintah telah menyiapkan area seluas kurang lebih 8,7 hektare yang diproyeksikan mampu mengakomodasi sekitar 2.000 peserta didik.

Meski demikian, rencana dimulainya pembangunan melalui peletakan batu pertama pada Desember 2026 masih bersifat tentatif. Pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan anggaran yang dialokasikan kementerian terkait.

Sembari menunggu keputusan pemerintah pusat, Dinsos Kaltim mulai mematangkan persiapan operasional sekolah, terutama menyangkut kebutuhan calon peserta didik dan tenaga pendidik.

Jaya menjelaskan, pendataan calon siswa telah dilakukan dengan melibatkan pengelola panti sosial. Anak-anak yang berada dalam pengasuhan panti, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk mengikuti program tersebut.

"Kami sudah mulai menyiapkan kebutuhan guru maupun calon peserta didik. Anak-anak yang tinggal di panti sosial, dari jenjang SD sampai SMA, menjadi salah satu prioritas dalam pendataan ini," jelasnya.

Persiapan tersebut dilakukan agar kegiatan pendidikan dapat segera berjalan setelah pembangunan sekolah selesai dan seluruh fasilitas pendukung tersedia.

Terlebih, Sekolah Rakyat menggunakan konsep pendidikan berasrama sehingga membutuhkan sarana penunjang yang memadai, termasuk ketersediaan listrik, air bersih, dan fasilitas tempat tinggal bagi peserta didik.

Di sisi lain, pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Kaltim telah berjalan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 yang berlokasi di kawasan Palaran, Samarinda.

Sekolah tersebut mulai menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027 dengan jumlah peserta didik mencapai 270 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 siswa berada pada jenjang sekolah dasar (SD), 90 siswa sekolah menengah pertama (SMP), serta 90 siswa sekolah menengah atas (SMA).

Ia menyebutkan, Sekolah Rakyat di Palaran memiliki kapasitas yang dirancang untuk menampung hingga 1.080 orang. Penambahan ruang belajar juga masuk dalam rencana pengembangan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah siswa pada tahun-tahun berikutnya.

Sementara itu, terkait pembangunan tiga sekolah baru, Dinsos Kaltim akan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan dukungan pembiayaan dapat segera diperoleh.

Kepastian tersebut menjadi penentu apakah pembangunan di Kukar, Bontang, dan PPU dapat dimulai sebelum memasuki tahun 2027.

"Kami masih menunggu keputusan terkait ketersediaan anggaran dari kementerian. Kalau pendanaannya sudah dipastikan, peletakan batu pertama ditargetkan bisa dilakukan pada Desember mendatang," pungkasnya. (*Yud)