Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan. Jumat (30/10/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di 59 kelurahan se-Kota Samarinda belum sepenuhnya menjamin lahirnya pusat kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat.

Di tengah ambisi memperkuat ekonomi berbasis kelurahan, kesiapan modal, model usaha, hingga kemampuan pengelolaan koperasi justru menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan menilai keberadaan koperasi tersebut masih menghadapi persoalan mendasar.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar koperasi baru terbentuk secara administratif, tetapi belum menunjukkan aktivitas usaha yang berjalan secara nyata.

Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena koperasi tidak cukup hanya memiliki struktur kepengurusan dan gerai.

Lebih dari itu, pembentukan koperasi perlu perencanaan bisnis yang matang agar keberadaannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus menghasilkan perputaran ekonomi di lingkungan kelurahan.

"Program ini terkesan dikebut, sementara persiapan dan pembiayaannya belum matang. Akibatnya, koperasi sudah terbentuk tetapi kegiatan usahanya belum berjalan," kata Viktor.

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu diperhitungkan adalah karakteristik pasar perkotaan.

Koperasi di Samarinda harus berhadapan langsung dengan jaringan ritel modern, supermarket, hingga platform belanja daring yang telah memiliki sistem distribusi dan pelayanan relatif mapan.

"Kalau strategi usahanya tidak jelas, koperasi akan sulit menarik pembeli. Apalagi, masyarakat perkotaan punya banyak pilihan tempat berbelanja. Jadi, keberadaan gerai saja belum tentu membuat masyarakat datang," ujarnya.

DPRD mendorong agar pengelola koperasi tidak sekadar meniru pola perdagangan ritel modern.

Mereka perlu mencari jenis usaha yang benar-benar dibutuhkan warga dan memiliki keunggulan dibandingkan saluran distribusi yang sudah tersedia.

"Koperasi harus fokus menyediakan kebutuhan yang benar-benar dicari masyarakat, seperti elpiji 3 kilogram dan sembako dengan harga terjangkau. Dengan begitu, masyarakat punya alasan untuk berbelanja di koperasi," tuturnya.

Viktor menuturkan, pemangkasan rantai distribusi juga perlu menjadi perhatian.

Dengan pengelolaan pasokan yang baik, koperasi diharapkan mampu menyediakan barang secara stabil, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Untuk menjalankan usaha, koperasi membutuhkan modal yang cukup, mulai dari membeli stok barang hingga menyiapkan kebutuhan operasional. Jadi, tidak cukup hanya dibentuk, tetapi juga harus ada dukungan pembiayaan agar usahanya bisa berjalan," ujarnya.

DPRD juga menilai pendampingan terhadap pengurus harus dilakukan secara berkelanjutan.

Sebab, kemampuan mengelola organisasi koperasi belum tentu sejalan dengan kemampuan menjalankan kegiatan bisnis, mulai dari pengadaan barang, pencatatan keuangan, hingga pengelolaan keuntungan.

Di sisi lain, persoalan administrasi keuangan pembangunan gerai turut menjadi sorotan.

Viktor mengaku menerima laporan mengenai sejumlah kontraktor atau rekanan yang belum mendapatkan pembayaran meskipun pekerjaan fisik gerai telah diselesaikan.

"Pemkot harus segera menyelesaikan persoalan pembayaran kepada kontraktor yang sudah menuntaskan pekerjaan. Jangan sampai masalah administrasi ini berlarut-larut dan menghambat pelaksanaan program," tambahnya.

DPRD meminta pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

Evaluasi tersebut tidak boleh berhenti pada pendataan jumlah koperasi maupun penyelesaian pembangunan gerai.

Menurut Viktor, setiap koperasi harus memiliki arah usaha yang realistis sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Sehingga gerai yang telah dibangun tidak hanya menjadi bangunan fisik tanpa kegiatan ekonomi.

"Jangan sampai koperasi ini hanya menjadi proyek seremonial. Kami ingin keberadaannya benar-benar mampu menggerakkan ekonomi warga di tingkat kelurahan," ucap Viktor. (Abi)