Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo, Jumat (23/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎

‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat peran riset dan kajian sebagai dasar dalam mengevaluasi, sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
‎
‎Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), pemerintah melakukan berbagai kajian dan survei untuk mengetahui kondisi di lapangan serta memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
‎
‎Kepala Brida Kukar, Bahari Joko Susilo mengatakan, kajian yang dilakukan Brida tidak hanya berkaitan dengan penelitian, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam mengambil langkah dan menyusun kebijakan yang lebih baik.
‎
‎Salah satu kajian yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan indeks serta survei masyarakat mengenai antikorupsi dan penguatan zona integritas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
‎
‎Menurutnya, survei ini penting untuk melihat bagaimana masyarakat menilai pelayanan yang diberikan pemerintah.
‎
‎Hasilnya kemudian dapat menjadi bahan evaluasi bagi OPD untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan.
‎
‎"Yang terakhir kemarin kita lakukan bagaimana meningkatkan indeks, meningkatkan kajian terkait dengan SDI, survei masyarakat terkait dengan antikorupsi, dengan meningkatkan zona integritas," ujar Joko kepada KutaiRaya.com, Jumat (23/10/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat sejumlah OPD yang perlu meningkatkan capaian dalam penerapan zona integritas dan kualitas pelayanan.
‎
‎Maka itu, Brida mendorong agar kajian dan survei dilakukan secara berkelanjutan sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi pelayanan di masing-masing OPD.
‎
‎Ia menyebutkan, saat ini baru 3 OPD di Kabupaten Kukar yang telah mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Ke depan, pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat meningkat dan diikuti oleh OPD lainnya, terutama perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat.
‎
‎"Dengan adanya survei ini, kita harapkan nanti semua OPD, terutama OPD-OPD pelayanan, bisa mencapai WBK," tuturnya
‎
‎Selain kajian mengenai integritas dan pelayanan, Brida juga melakukan survei terhadap persepsi masyarakat terkait berbagai program pemerintah.
‎
‎Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana masyarakat melihat bantuan langsung yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kukar.
‎
‎Survei tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah masyarakat sudah merasa puas terhadap pelaksanaan program atau masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki.
‎
‎Bagi Pemkab Kukar, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengevaluasi program pembangunan.
‎
‎Sebab, kebijakan pemerintah tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
‎
‎Ia mengemukakan, Brida melakukan sekitar 20 kajian yang mencakup berbagai persoalan dan kebutuhan pembangunan daerah.
‎
‎Hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun maupun memperbaiki kebijakan.
‎
‎"Dengan adanya survei atau kegiatan kajian ini, kita harapkan nantinya pelaksanaan kebijakan 17 program dedikasi bisa kita tingkatkan lagi," katanya.
‎
‎Menurutnya, kajian yang berbasis data dan persepsi masyarakat dapat membantu pemerintah melihat program secara lebih objektif.
‎
‎Ketika ditemukan kelemahan, pemerintah memiliki dasar untuk melakukan perbaikan.

Sebaliknya, program yang dinilai memberikan manfaat dapat terus diperkuat dan dikembangkan.
‎
‎Pemkab Kukar melalui Brida berkomitmen menjadikan riset, kajian, dan survei sebagai bagian dari proses pembangunan.
‎
‎Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah berharap kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran, pelayanan publik semakin baik, serta program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Adv/Zar)