Wakil Walikota Samarinda, Saefuddin Zuhri saat menyampaikan sambutan. Rabu (21/10/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri mendorong perusahaan di Kota Tepian lebih aktif melaporkan informasi lowongan kerja melalui sistem digital yang disediakan pemerintah.

Langkah ini diperlukan untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan pencari kerja secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Dorongan tersebut disampaikan Saefuddin saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Ketenagakerjaan bertajuk Samarinda Work Connect: Sinergi Data Perusahaan dan Kebijakan untuk Penempatan Tenaga Kerja yang Efektif di Aula Kecamatan Samarinda Ulu, Rabu (21/10/2026).

Menurut Saefuddin, upaya menekan pengangguran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja.

Informasi lowongan yang diperbarui secara berkala akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan tenaga kerja, sekaligus menyusun kebijakan penempatan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Perusahaan perlu lebih aktif menyampaikan informasi lowongan kerja. Dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang sebenarnya dan membantu mempertemukannya dengan pencari kerja,” ujar Saefuddin.

Ia menjelaskan, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang efektif.

Tanpa informasi yang jelas mengenai posisi yang dibutuhkan, kualifikasi, dan jumlah tenaga kerja, proses mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja berpotensi tidak berjalan optimal.

Saefuddin menekankan pentingnya komitmen dunia usaha untuk memperbarui informasi secara rutin agar peluang kerja yang tersedia dapat diketahui masyarakat.

“Data lowongan kerja harus terus diperbarui dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jangan sampai ada peluang kerja, tetapi informasinya tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Pemerintah Kota Samarinda mendorong pemanfaatan Samarinda Work Connect dan portal digital Tepian sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem informasi serta penempatan tenaga kerja.

Kedua sarana tersebut diharapkan dapat mendukung integrasi data perusahaan dengan kebutuhan pencari kerja.

Saefuddin mengatakan, teknologi digital semestinya mampu memangkas hambatan informasi yang selama ini dapat menyulitkan masyarakat dalam mencari pekerjaan.

Melalui akses informasi yang lebih mudah, pencari kerja diharapkan dapat mengetahui peluang yang tersedia dan menyesuaikan kompetensinya dengan persyaratan perusahaan.

“Teknologi harus menjadi penghubung antara perusahaan dan pencari kerja. Informasi yang dibutuhkan masyarakat harus bisa diakses dengan lebih mudah, sehingga peluang mendapatkan pekerjaan juga semakin terbuka,” ucapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari banyaknya data lowongan atau program yang dijalankan pemerintah.

Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana upaya tersebut mampu membuka kesempatan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pencari kerja perlu terus diperkuat agar kebutuhan dunia usaha dapat bertemu dengan kompetensi tenaga kerja lokal.

“Tujuan akhirnya bukan hanya tersedianya data, tetapi bagaimana masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Karena itu, kolaborasi semua pihak harus terus dibangun,” ujar Saefuddin. (Abi)