Tangkapan layar video permintaan maaf Asky, Ajudan Gubernur Kaltim.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Insiden yang melibatkan ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dengan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda berbuntut permintaan maaf. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengakui adanya persoalan komunikasi dalam peristiwa yang terjadi pada Senin (19/10/26) tersebut.

Tak hanya pemerintah daerah, ajudan gubernur yang terlibat dalam insiden itu, Asky Rizal Toding, juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan mengakui kesalahannya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengatakan pihaknya menyesalkan kejadian tersebut. Pemprov Kaltim berharap insiden serupa tidak kembali terjadi, terutama dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.

“Atas nama Provinsi Kaltim mengajukan permohonan maaf,” ujar Ririn, Selasa (20/10/2026).

Menurutnya, persoalan yang muncul diduga tidak terlepas dari adanya kesalahpahaman dalam komunikasi antara pihak pemerintah dengan mahasiswa.

Ririn menjelaskan, pada hari kejadian, Gubernur Rudy Mas’ud tengah menjalani serangkaian agenda pemerintahan yang cukup padat.

Sejumlah kegiatan yang dijadwalkan antara lain pengarahan atau briefing, menerima audiensi Bupati Penajam Paser Utara (PPU), hingga menggelar pertemuan dengan perwakilan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA).

Pertemuan bersama TRC PPA tersebut membahas persoalan meninggalnya seorang bayi yang dikaitkan dengan dugaan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain itu, gubernur juga dijadwalkan menerima perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada hari yang sama.

Meski demikian, ia memastikan kejadian tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi ke depan.

Ia berharap, hubungan Pemprov Kaltim dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa dan insan pers, dapat terus terjalin secara konstruktif.

“Kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kaltim. Harapannya, komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat, mahasiswa, maupun media bisa berjalan lebih baik ke depan,” jelasnya.

Terkait kemungkinan adanya sanksi atau teguran terhadap ajudan gubernur yang terlibat, ia menjelaskan, personel tersebut berasal dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mendapat penugasan untuk mendampingi gubernur.

Oleh karena itu, mekanisme penanganan maupun langkah yang berkaitan dengan kedisiplinan personel berada dalam kewenangan institusi kepolisian.

“Mekanismenya kan di Polri, bukan di kami,” tegas Ririn.

Dengan demikian, Pemprov Kaltim tidak berada pada posisi agar menentukan tindakan disiplin terhadap personel kepolisian yang diperbantukan pada pengamanan dan pendampingan gubernur.

Sementara itu, ajudan Gubernur Kaltim, Asky Rizal Toding, akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui video kepada mahasiswa GMNI Samarinda serta masyarakat atas sikapnya dalam insiden tersebut.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui sebuah video pada Rabu (21/10/2026).

Pada pernyataannya, Asky mengakui bahwa tindakannya telah menimbulkan ketidaknyamanan. Ia juga menyadari sikap yang ditunjukkannya dalam peristiwa tersebut merupakan kesalahan yang tidak dapat dibenarkan.

“Saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah sebuah kesalahan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan,” ungkap Asky.

Ia sekaligus memberikan penjelasan mengenai tindakannya saat berhadapan dengan mahasiswa GMNI Samarinda.

Asky menegaskan, sikap yang diperlihatkannya ketika kejadian berlangsung merupakan tindakan spontan dan bukan atas perintah maupun arahan pihak lain.

“Saya melakukan tindakan tersebut secara spontan dan tanpa ada instruksi dari siapa pun,” katanya.

Dirinya menyampaikan penyesalan atas tindakannya yang dinilai berlebihan. Ia juga berkomitmen agar memperbaiki sikap dan tidak mengulangi perbuatan serupa.

“Sekali lagi, saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua tindakan saya yang terlalu berlebihan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali,” tuturnya.

Permintaan maaf dari Pemprov Kaltim dan ajudan gubernur tersebut menjadi tindak lanjut atas insiden dengan mahasiswa GMNI Samarinda.

Pemerintah daerah berharap peristiwa ini dapat menjadi pembelajaran agar memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, khususnya dalam menghadapi penyampaian aspirasi maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah. (*Yud)