• Rabu, 21 Oktober 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kutai Kartanegara



Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kukar, Selasa (20/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Lebih dari 40 tahun warga Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menunggu perbaikan Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata yang hingga kini masih mengalami kerusakan.

Keluhan ini disampaikan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar, Selasa (20/10/2026).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kukar, Fachruddin mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan perbaikan kedua ruas jalan tersebut agar mulai mendapat penanganan pada 2027.

Menurutnya, kondisi jalan tersebut sudah lama menjadi persoalan masyarakat.

Bahkan, warga telah melalui pergantian camat beberapa kali, namun perbaikan jalan belum juga terealisasi secara menyeluruh.

"Hari ini kami kedatangan tamu dari Kecamatan Muara Jawa terkait pembangunan, khususnya Jalan Sukarelawan dan Jalan Martadinata. Ini sudah lama sekali dikeluhkan masyarakat, lebih dari 40 tahun," ujar Fachruddin usai RDP.

Dalam RDP tersebut, DPRD Kukar turut mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Perhubungan Kukar untuk membahas penanganan jalan.

Ia mengatakan, perbaikan kemungkinan dilakukan secara bertahap mengingat panjang ruas jalan dan keterbatasan anggaran daerah.

Ia menerangkan, pihaknya mendorong agar sekitar Rp 5 miliar dapat dialokasikan untuk penanganan jalan tersebut pada 2027.

Anggaran itu nantinya menjadi tahap awal sebelum dilakukan penanganan lanjutan hingga seluruh ruas jalan dapat diperbaiki.

"Kalau tidak bisa keseluruhan, kita lakukan bertahap. Kami sepakat kalau bisa dimunculkan di 2027 kurang lebih Rp 5 miliar. Berikutnya kita usahakan lagi bagaimana caranya agar bisa tuntas dalam waktu kurang lebih 5 tahun," tuturnya.

Ia mengemukakan, usulan tersebut akan kembali diperjuangkan dalam pembahasan anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar.

"Besok kami ada rapat Banggar. Insya Allah kami pasti akan suarakan dan akan berjuang," ujarnya.

Ia mengaku keterbatasan keuangan daerah menjadi salah satu kendala dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh membuat kebutuhan masyarakat diabaikan.

Ia menilai perbaikan jalan di wilayah tersebut penting karena tidak hanya berkaitan dengan akses masyarakat, tetapi juga aktivitas ekonomi.

Di kawasan itu ada perkebunan dan rencana pengembangan kampung nelayan yang dinilai dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Ini jalan utama masyarakat. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang bisa menambah PAD kita," katanya.

Berdasarkan estimasi Dinas PU, kebutuhan anggaran untuk pembangunan satu kilometer jalan secara penuh dapat mencapai sekitar Rp 10 miliar.

Dengan anggaran Rp 5 miliar, penanganan awal diperkirakan hanya mampu mencakup sekitar 500 meter.

Ia berharap pemerintah tetap dapat melakukan penanganan awal terhadap badan jalan, meskipun belum mampu melakukan pembangunan secara keseluruhan.

"Kalau belum bisa disemenisasi, paling tidak badan jalannya dirigit dulu, dibentuk dulu supaya masyarakat bisa lewat dengan nyaman. Hasil panen juga bisa keluar dengan lebih mudah," ucapnya.

Sementara itu, Camat Muara Jawa, Muhammad Ramli mengemukakan, masyarakat mengusulkan 2 ruas jalan tersebut sebagai kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak di Kelurahan Muara Jawa Ilir.

"Komitmen para anggota DPR kita, insya Allah dipatok minimal Rp 5 miliar untuk apa yang diusulkan masyarakat pada anggaran 2027," katanya.

Ia menjelaskan, total panjang dua ruas jalan tersebut sekitar 3 kilometer.

Jalan Martadinata memiliki panjang sekitar 1,7 kilometer, sedangkan Jalan Sukarelawan sekitar 1,3 kilometer.

Kondisi kedua jalan saat ini sangat tidak layak.

Selain kerusakan badan jalan, kawasan tersebut juga terdampak pasang air laut sehingga pada waktu tertentu badan jalan dapat tergenang.

"Kondisinya sangat-sangat tidak layak untuk dilewati. Bisa dilewati, tetapi ketika air pasang, jalan itu tenggelam sehingga masyarakat tidak leluasa menggunakan jalur tersebut," tuturnya.

Ia mengatakan, kedua ruas jalan tersebut juga belum mendapatkan perbaikan yang memadai selama ini.

Masyarakat berharap rencana penganggaran 2027 dapat segera diwujudkan menjadi pekerjaan fisik di lapangan.

Ia berharap apabila anggaran dapat disiapkan sejak awal tahun, pekerjaan bisa mulai dilaksanakan paling cepat sekitar pertengahan 2027, menyesuaikan proses penganggaran dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah.

"Kalau kami inginnya cepat, tetapi tergantung yang menganggarkan dan mengeksekusi," katanya. (Adv/Zar)



Pasang Iklan
Top