Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Sri Lindawati, Selasa (20/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎
‎
‎‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai wadah pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
‎
‎Melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB), pemerintah mendorong agar berbagai program yang berkaitan dapat berjalan secara terpadu di Kampung KB.
‎
‎Sekretaris DP2KB Kukar, Sri Lindawati mengatakan, Kampung KB bukan tempat pelaksanaan program keluarga berencana.

Tetapi, Kampung KB menjadi wadah berbagai kegiatan yang dijalankan oleh 3 bidang di DP2KB dan melibatkan masyarakat, serta pemangku kepentingan di tingkat desa.
‎
‎"Jadi Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana, tetapi Kampung Keluarga Berkualitas. Di dalamnya ada berbagai kegiatan yang diampu 3 bidang dan diharapkan semuanya bisa berjalan di sana," ujar Sri kepada KutaiRaya.com, Selasa (20/10/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Kampung KB, antara lain pelayanan keluarga berencana, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), kegiatan pemberdayaan masyarakat.
‎
‎Selain kegiatan pelayanan dan edukasi, Kampung KB juga menjadi salah satu wadah pengelolaan data di tingkat desa.

Data yang berkaitan dengan program keluarga dan masyarakat dapat dihimpun serta dikoordinasikan melalui Kampung KB, sehingga pemerintah memiliki dasar dalam menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
‎
‎"Data juga menjadi bagian di Kampung KB. Data yang dikoordinasikan oleh bidang-bidang pengampu bisa didapatkan di Kampung KB," ujarnya.
‎
‎Ia menyebutkan, keberadaan Kampung KB saat ini telah tersebar di seluruh kecamatan di Kukar, namun belum seluruh desa dan kelurahan memiliki Kampung KB.
‎
‎Berdasarkan data yang dimiliki DP2KB, ada sekitar 142 Kampung KB dari total sekitar 237 desa dan kelurahan.

Artinya, masih ada wilayah yang belum memiliki Kampung KB dan secara bertahap perlu didorong pembentukannya.
‎
‎Menurutnya, pembentukan Kampung KB tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah.

Dukungan pemerintah desa, kelurahan, masyarakat dan para pemangku kepentingan setempat juga menjadi faktor penting agar program dapat berjalan secara berkelanjutan.
‎
‎DP2KB Kukar juga mengoptimalkan peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pengelola dan pendamping program di tingkat desa.
‎
‎Pemkab Kukar berharap penguatan Kampung KB dapat membuat pelayanan pembangunan keluarga semakin dekat dengan masyarakat.

Pemerintah juga terus mendorong agar program yang berkaitan dengan keluarga berkualitas, kesehatan, edukasi dapat berjalan secara terpadu. (Adv/Zar)