‎Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, Rabu (30/9/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎
‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyiapkan langkah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat, menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait pemangkasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.
‎
‎Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, kebijakan subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengantisipasi dampak lanjutan yang berpotensi dirasakan masyarakat, terutama terhadap harga barang, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok, hingga tingkat kesejahteraan warga.
‎
‎Menurutnya, salah satu perhatian Pemkab Kukar dengan menjaga agar penyesuaian subsidi tidak memicu inflasi berlebihan yang berujung pada lonjakan harga di tengah masyarakat.
‎
‎"Kalau di daerah, kami menjaga dampak ikutan dari proses pemangkasan ini," ujar Aulia kepada KutaiRaya.com, Rabu (30/9/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga berupaya memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Hal ini penting agar kebutuhan pokok warga dapat terpenuhi dengan baik, terutama apabila kebijakan di tingkat pusat memberikan tekanan terhadap biaya hidup.
‎
‎Selain stabilitas harga dan daya beli, Pemkab Kukar turut memberi perhatian pada pendapatan masyarakat.
‎
‎Ia menegaskan, pemerintah daerah berharap kebijakan penyesuaian subsidi tidak berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan di Kukar.
‎
‎Ia menuturkan, kebijakan pemerintah pusat tentu melalui pertimbangan dan mekanisme pengawasan.

Karena itu, ia berharap pengurangan subsidi pada satu sektor dapat diikuti dengan penyaluran anggaran ke sektor lain yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
‎
‎Selain itu, pembiayaan tersebut dapat diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
‎
‎Menurutnya, dukungan terhadap sektor produktif menjadi penting agar kebijakan penyesuaian anggaran tetap memiliki dampak positif bagi masyarakat, khususnya di daerah.
‎
‎"Harapan kami, anggaran itu tersalur ke sektor-sektor produktif sehingga menjadi daya dorong dan daya dukung untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
‎
‎Pemkab Kukar akan terus mencermati perkembangan dampak kebijakan tersebut di daerah.
‎
‎Upaya menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli, serta melindungi pendapatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
‎
‎Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mengalami tekanan ekonomi yang berlebihan akibat perubahan kebijakan subsidi di tingkat nasional.
‎
‎Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya menjalankan perannya sesuai kewenangan yang dimiliki, sekaligus menjaga agar kebijakan pusat tetap sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kukar. (Adv/Zar)