Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah, Selasa (29/9/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), berbagai langkah dilakukan mulai dari pendampingan korban, penjangkauan kasus, pelatihan penanganan, hingga rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) di sekolah.

Langkah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, menyusul masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan.

Kepala DP3A Kukar, Syafliansyah mengatakan, pihaknya tetap berupaya menjalankan tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama berbagai pihak.

"Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan, kita tetap gas terus. Kondisi keuangan memang seperti sekarang, tetapi kita tetap berkolaborasi," ujar Syafliansyah kepada KutaiRaya.com, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, DP3A Kukar telah melaksanakan sejumlah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus kekerasan.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penjangkauan langsung terhadap kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Kukar.

Menurutnya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak selalu terlihat oleh masyarakat karena harus mengutamakan perlindungan korban, terutama anak-anak.

"Memang kerjanya seperti kerja silent, karena korban harus dilindungi. Kasus-kasus lain, terutama yang berkaitan dengan anak seperti bullying, masih ada. Tetapi kerja-kerja kita tetap dilakukan," ujarnya.

Selain sosialisasi dan penanganan laporan, DP3A Kukar juga menerapkan langkah jemput bola melalui pembentukan satuan tugas untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Pemerintah daerah berencana memperluas pembentukan Satgas hingga lingkungan sekolah.

Program tersebut akan dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar agar upaya pencegahan kekerasan dapat dilakukan lebih dekat dengan lingkungan anak.

Ia berharap keberadaan Satgas di sekolah dapat membantu mendeteksi persoalan lebih awal, sekaligus meminimalkan terjadinya kekerasan maupun perundungan di lingkungan pendidikan.

"Kalau sudah ada Satgas di sekolah-sekolah, minimal bisa mengurangi terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di sekolah. Kita tahu masih banyak persoalan yang terjadi, sehingga ini akan kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan," katanya.

Ia menyebutkan, berdasarkan informasi awal yang diterima dari UPT, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kukar masih tergolong tinggi.

Bahkan, untuk kasus yang melibatkan anak, angkanya telah mencapai lebih dari 100 kasus.

Namun, ia menegaskan angka tersebut masih perlu dipastikan melalui data terbaru yang telah tervalidasi.

Kendati demikian, kondisi tersebut menjadi perhatian DP3A untuk terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan.

Ia menegaskan, perlindungan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.

Peran keluarga, sekolah, masyarakat, serta seluruh pihak terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

Ia mengingatkan para orangtua agar lebih memperhatikan aktivitas dan pergaulan anak, serta tidak mengabaikan perubahan perilaku yang dapat menjadi tanda adanya persoalan.

"Harapan saya, jangan sampai ada lagi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama anak-anak. Mari orangtua jaga anaknya, perhatikan, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak kita," ucapnya. (Adv/Zar)