Sekda Kukar sekaligus menjabat sebagai Kepala BPBD Kukar, Sunggono, Rabu (23/9/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung.

Selain memperkuat koordinasi di lapangan, Pemkab Kukar juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar dari bantuan pemerintah pusat untuk mendukung penanganan karhutla.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar sekaligus Kepala BPBD Kukar, Sunggono mengatakan, untuk penanganan karhutla hingga saat ini terus dilakukan bersama berbagai pihak.

Upaya ini mulai menunjukkan hasil dengan jumlah titik panas atau hotspot yang semakin berkurang.

"Penanganan terus dilakukan hingga titik-titik hotspot-nya sudah semakin berkurang," kata Sunggono kepada KutaiRaya.com, Rabu (23/9/2026).

Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla tidak terlepas dari koordinasi yang semakin baik antara Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Kukar dengan lintas sektor, serta pihak perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menyampaikan koordinasi di lapangan terus diperkuat agar setiap kejadian karhutla dapat segera ditangani.

Pemerintah juga tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur yang memiliki kemampuan dan sumber daya dalam penanganan kebakaran.

"Semakin lama semakin baik koordinasi penanganannya, baik antara kami di Satgas atau juga dengan lintas sektoral dan juga CSR yang ada di lapangan," ucapnya.

Pemkab Kukar juga masih mempersiapkan langkah antisipasi karena kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki November.

Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan diperkirakan mulai turun pada awal November.

Menghadapi kondisi tersebut, dukungan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla.

Ia mengemukakan, Kukar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp 10 miliar.

Dana tersebut telah dimasukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan Kukar.

Pemkab juga telah menerima usulan pemanfaatan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.

"Ada, kita dapat Rp 10 miliar, dan proses perjalanan penganggarannya sudah kita masukkan dalam batang tubuh APBD Perubahan," sebutnya.

Usulan pemanfaatan dana tersebut antara lain berasal dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Sosial.

Seluruh usulan telah diverifikasi dan selanjutnya menunggu pengesahan APBD Perubahan untuk dapat direalisasikan.

"Teman-teman OPD yang menangani sudah mengajukan usulan dan sudah kita verifikasi. Tinggal menunggu setelah pengesahan APBD Perubahan ini bisa langsung kita eksekusi untuk direalisasikan," katanya.

Ia menjelaskan dana Rp 10 miliar tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan dan rehabilitasi pascakarhutla, termasuk pemenuhan infrastruktur maupun perlengkapan yang diperlukan petugas di lapangan.

Kebutuhan tersebut dapat berupa pengadaan selang, kendaraan operasional, bahan bakar, hingga konsumsi bagi petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. (Adv/Zar)