Walikota Samarinda, Andi Harun. Rabu (26/08/2026). (Foto:Abi/KutaiRaya)

SAMARINDA, KutaiRaya.com: Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Persoalannya bukan lagi tentang waktu tunggu yang panjang, tetapi muncul dugaan adanya permainan nomor antrean Biosolar bersubsidi.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengemukakan, pemerintah menemukan indikasi nomor antrean Biosolar diperjualbelikan kepada pengemudi dengan nilai mencapai Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.

Beberapa titik SPBU pun kini masuk dalam daftar sorotan Pemkot Samarinda untuk ditelusuri lebih lanjut.

"Buktinya telah ada, namun belum bisa kami beberkan," kata Andi Harun, Rabu (26/8/2026).

Menurutnya, dugaan jual beli nomor antrean itu menjadi salah satu persoalan yang harus dibongkar, sebelum pemerintah mengubah sistem distribusi Biosolar bersubsidi.

"Waktu antrean itu ada di SPBU, itu diperjualbelikan. Lalu muncul gagasan, kalau ini di SPBU, maka praktik itu sulit dihentikan," ujar Andi.

Ia menjelaskan informasi tersebut muncul setelah pemerintah melihat pola antrean kendaraan yang berlangsung tidak sebentar.

Bahkan, sejumlah kendaraan harus mengantre sejak malam hingga pagi untuk mendapatkan Biosolar.

"Kalau antrenya kisaran 2 hari kita masih bisa maklumi. Tapi kalau sampai seminggu, bahkan sampai kendaraan di parkir sampai pagi di depan SPBU, kita harus pertanyakan," tuturnya.

Andi menilai kondisi ini berpotensi merugikan sopir angkutan barang.

Sebab, selain kehilangan waktu karena mengantre, mereka juga diduga harus membayar sejumlah uang apabila ingin mendapatkan nomor antrean.

Meskipun menemukan indikasi tersebut, Pemkot Samarinda tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan pengelola SPBU.

Andi menegaskan, pemerintah masih mencari tahu siapa pihak yang sebenarnya mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut.

"Bisa jadi ini belum tentu SPBU-nya. Tapi ada orang-orang tertentu, baik atas nama personal atau mungkin asosiasi yang mengurus ini," ujarnya.

Maka itu, Pemkot Samarinda akan melibatkan pihak terkait untuk melakukan penelusuran.

Koordinasi dengan kepolisian dan PT Pertamina Patra Niaga akan dilakukan untuk memastikan dugaan tersebut.

"Kita harus tahu dulu polanya seperti apa dan siapa yang terlibat. Jangan sampai kita langsung menyalahkan SPBU, padahal ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan antrean," tambahnya.

Menurut Andi, persoalan ini penting diusut karena menyangkut BBM bersubsidi yang seharusnya diterima masyarakat sesuai peruntukannya.

"Subsidi itu harus sampai kepada orang yang memang berhak," katanya.

Untuk memutus potensi permainan nomor antrean di SPBU, Pemkot Samarinda menyiapkan perubahan mekanisme pengambilan nomor melalui Dinas Perhubungan (Dishub).

Selama ini, antrean yang berlangsung langsung di SPBU dinilai membuka celah terjadinya transaksi di lapangan.

"Kalau nomor antrean masih dikelola di SPBU, kita sulit mengontrol siapa yang mengambil dan siapa yang mendapatkan," tuturnya.

Namun, pemerintah tidak serta-merta memusatkan seluruh pengambilan nomor di kantor Dishub.

Walikota mengaku jika seluruh sopir diarahkan ke satu lokasi, persoalan baru bisa muncul.

"Jangan sampai kita mau menghilangkan antrean di SPBU, tapi malah membuat antrean baru di Dishub," katanya.

Sehingga opsi pembagian titik pelayanan masih dibahas.

Bahkan, Pemkot Samarinda mempertimbangkan keterlibatan unsur TNI dan Polri untuk membantu pengawasan.

"Kita sedang menghitung kemampuan kita. Kalau perlu titiknya dibagi, kita bagi," ujarnya.

Di luar perubahan mekanisme manual, Pemkot Samarinda menyiapkan sistem antrean digital untuk distribusi Biosolar bersubsidi.

Sistem ini ditargetkan mulai diuji coba pada pekan pertama atau kedua bulan September 2026 mendatang.

Ia mengatakan, sistem digital diharapkan membuat proses distribusi lebih mudah dipantau karena seluruh data kendaraan dan transaksi dapat tercatat.

"Kita ingin semua tercatat. Siapa yang mengambil, berapa yang diambil, kapan mengambilnya, semuanya bisa diketahui," tuturnya.

Ia menyebutkan, jika uji coba akan menjadi tahap penting sebelum sistem diterapkan secara penuh.

Hal ini dilakukan agar kendala dapat diantisipasi sejak awal.

"Kita uji dulu. Kalau ada kendala, kita perbaiki. Jangan sampai aplikasi sudah berjalan, tetapi di lapangan malah menimbulkan persoalan baru," katanya.

Pemkot Samarinda juga membuka kemungkinan menambah titik pelayanan, apabila hasil evaluasi menunjukkan satu lokasi tidak mampu menampung seluruh pengemudi.

Selain sistem antrean digital, penguatan fuel card dan verifikasi kendaraan juga menjadi bagian dari pembenahan distribusi Biosolar.

Perubahan sistem tersebut, lanjut Andi, bukan untuk mempersulit pengemudi angkutan barang.

"Jangan dipahami pemerintah ingin menyulitkan sopir. Justru kita ingin sopir yang layak mendapatkan Biosolar bisa mendapatkan dengan lebih baik dan tertib," katanya.

Ia meminta para sopir tidak melayani, apabila ada pihak yang meminta uang untuk mendapatkan nomor antrean.

"Kalau ada yang minta Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu untuk nomor antrean, jangan dibayar. Laporkan, kita akan telusuri siapa yang meminta dan untuk apa uang itu," ucapnya. (abi)