Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih. Selasa (18/08/2026). (Foto: Abi/KutaiRaya)

SAMARINDA,(KutaiRaya.com): Efisiensi anggaran 2026 membuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda harus menyesuaikan sejumlah program pelayanan masyarakat.

Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 10 miliar, DP2KB dituntut tetap menjaga fungsi pelayanan publik di tengah keterbatasan pembiayaan.

Kepala DP2KB Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyan mengatakan, efisiensi anggaran membuat pihaknya harus melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan sejumlah program, termasuk layanan Keluarga Berencana (KB) bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Deasy, penyesuaian anggaran tidak berarti seluruh pelayanan DP2KB dihentikan.

Pihaknya tetap berupaya mempertahankan layanan yang dinilai menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

"Memang ada penyesuaian karena anggaran kita mengalami efisiensi. Tetapi kami tetap berupaya agar fungsi pelayanan publik DP2KB bisa berjalan secara optimal," kata Deasy, Selasa (18/8/2026).

Ia menjelaskan DP2KB memiliki cakupan tugas yang cukup luas.

Selain pelayanan KB, perangkat daerah tersebut juga menjalankan pembinaan keluarga, Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh serta berbagai program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting.

Sehingga keterbatasan anggaran membuat DP2KB harus menentukan skala prioritas dalam menjalankan program.

"Kami melakukan pemetaan dan menentukan prioritas. Mana pelayanan yang memang harus tetap berjalan, itu yang kami upayakan untuk dipertahankan," ujarnya.

Deasy mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan adalah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kerja sama dengan fasilitas kesehatan, organisasi profesi maupun pihak swasta tetap menjadi alternatif untuk membantu menjangkau masyarakat.

"Kami tetap membuka ruang kolaborasi dengan pihak lain. Prinsipnya, bagaimana keterbatasan anggaran ini tidak kemudian membuat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan menjadi terabaikan," katanya.

Meskipun demikian, Deasy mengakui dukungan dari pihak luar tidak dapat sepenuhnya menggantikan anggaran pemerintah.

Kolaborasi harus dilakukan secara proporsional dan menyesuaikan kemampuan masing-masing pihak.

"Kami tidak bisa hanya bergantung pada CSR. Tetapi kalau ada peluang kolaborasi yang memang memungkinkan dan sesuai aturan, tentu akan kami optimalkan," katanya.

Menurutnya, keberadaan fasilitas pelayanan KB tetap memiliki fungsi penting bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan akses pelayanan tetapi terkendala kemampuan ekonomi maupun jarak menuju fasilitas kesehatan.

"Jadi bagaimana pelayanan itu bisa tetap diberikan dengan kondisi anggaran yang ada, itu yang terus kami upayakan," kata Deasy.

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih menilai efisiensi anggaran perlu mendapat perhatian karena berpotensi memengaruhi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia mengemukakan, layanan KB gratis sebelumnya mendapat antusiasme tinggi, khususnya dari masyarakat kurang mampu.

Program ini juga dilakukan melalui kemitraan dengan sejumlah rumah sakit dan dilengkapi bantuan biaya perjalanan bagi peserta yang berasal dari wilayah jauh.

"Setelah ada efisiensi anggaran, anggarannya dipangkas sehingga mereka tidak bisa lagi melaksanakannya. Padahal masih banyak masyarakat yang berminat," kata Riska.

Menurut Riska, penghentian sementara layanan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak hanya berdampak pada kegiatan administratif, tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

"Fasilitasi KB gratis ini sangat membantu masyarakat kurang mampu, terutama mereka yang selama ini terkendala biaya untuk mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Riska mengingatkan bahwa beban kerja DP2KB bersifat multisektoral.

Selain program KB, perangkat daerah tersebut memiliki tanggung jawab dalam pembinaan keluarga hingga upaya penurunan stunting.

Maka itu, ia menilai solusi terhadap keterbatasan anggaran tidak bisa hanya mengandalkan kerja sama dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

"Sepintar-pintarnya kepala dinas mencari solusi. Kalau terus-menerus mengandalkan CSR juga sulit. Semua OPD pasti sama-sama membutuhkan bantuan CSR," tuturnya.

Sebagai bentuk dukungan, dia melalui Komisi IV DPRD Samarinda berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian pokok-pokok pikiran (pokir) untuk membantu program DP2KB ke depan.

"Insyaallah nanti, akan saya titipkan anggaran di DP2KB untuk menambah, biar programnya bisa berjalan, meskipun enggak banyak, sekitar 1,5 milliar," ucapnya. (abi)