Foto bersama dengan berbagai sektor perusahaan, Rabu (29/7/2026).(Foto:Achmad Nizar/KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyatukan langkah dengan dunia usaha agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

Pemkab Kukar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 2026 sebagai upaya menyelaraskan program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.

Kegiatan yang diikuti puluhan perusahaan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Pemkab Kukar dan 28 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, forum ini dibentuk untuk membangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan badan usaha sehingga program yang dijalankan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

"Hari ini kita melaksanakan Musrenbang bersama badan usaha yang ada di Kukar," ujarnya usai Musrenbang di Bappeda, Rabu (29/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, Pemkab Kukar memperkenalkan visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan.

Seluruh perusahaan diharapkan dapat menyelaraskan program TJSL maupun PKBL dengan 17 Program Dedikasi yang menjadi prioritas pemerintah daerah.

Menurutnya, selama ini pemerintah hanya menerima laporan pelaksanaan program CSR perusahaan, namun belum melihat adanya keterpaduan dengan program pembangunan daerah.

Sehingga melalui Musrenbang TJSL, perusahaan akan dipertemukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyinkronkan program yang akan dijalankan.

"Selama ini masih ada missing link antara program pemerintah daerah dengan program badan usaha. Karena itu kami membentuk forum ini agar program pemerintah dan perusahaan bisa berjalan selaras. Jangan sampai perusahaan berjalan sendiri, pemerintah juga berjalan sendiri. Kalau keduanya berjalan bersama, dampaknya bagi masyarakat tentu akan jauh lebih besar," katanya.

Ia berharap sinergi tersebut mampu mempercepat terwujudnya visi Kukar Idaman Terbaik, sekaligus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi TJSL Kukar, Agung Hasanuddin mengatakan, Musrenbang TJSL tahun ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kukar sebagai wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

"Yang kami harapkan bukan perusahaan memberikan dana kepada pemerintah, tetapi bagaimana program CSR yang sudah dimiliki perusahaan bisa dikolaborasikan dengan program prioritas pemerintah daerah sehingga manfaatnya lebih besar," ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap OPD menyampaikan program prioritas yang memungkinkan untuk dikerjakan bersama perusahaan, mulai dari sektor pendidikan, keagamaan, kepemudaan, olahraga hingga pengentasan kemiskinan.

"Perusahaan membutuhkan data yang akurat dari pemerintah daerah agar intervensi yang dilakukan tidak salah sasaran. Dengan data tersebut, perusahaan bisa menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan, terutama di wilayah ring satu operasional mereka," katanya.

Ia mencontohkan Program Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK) yang membutuhkan data valid penerima manfaat, termasuk untuk program bedah rumah maupun bantuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin.

Dengan kolaborasi tersebut, perusahaan dapat menghindari tumpang tindih bantuan, sekaligus memastikan intervensi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang terbesar program TJSL di Kukar dengan kontribusi sekitar 56 persen, disusul sektor perkebunan kelapa sawit yang terus berkembang.

Meskipun demikian, tingkat pelaporan program TJSL kepada pemerintah daerah masih tergolong rendah.

Dari sekitar 200 perusahaan yang beroperasi di Kukar, baru sekitar 35 persen yang aktif melaporkan pelaksanaan program tanggung jawab sosial mereka.

"Jangan sampai perusahaan sudah melakukan banyak hal, tetapi dianggap tidak peduli karena programnya tidak terkoordinasi dan tidak terekspos. Kami juga berharap media ikut membantu memperkenalkan program-program CSR perusahaan agar masyarakat mengetahui kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah," ucapnya. (*Zar)