Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kukar, Rahmad Dermawan, Rabu (29/7/2026).(Foto: KutaiRaya.com)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya menjelaskan alasan di balik keputusan melakukan walk out saat Rapat Paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, Selasa (28/7/2026).

Langkah ini ditegaskan bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah daerah, melainkan sebagai upaya memperdalam sejumlah program prioritas di tengah keterbatasan anggaran.

Penjelasan itu disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Rahmad Dermawan, menyusul beragam spekulasi yang berkembang setelah aksi walk out pada rapat paripurna yang digelar kemarin.

Ia menegaskan, keputusan meninggalkan ruang sidang merupakan inisiatif murni anggota Fraksi PDI Perjuangan, bukan atas instruksi Wakil Bupati Kukar maupun Ketua DPC PDI Perjuangan.

"Teman-teman fraksi merasa mereka adalah bagian dari Kukar Idaman Terbaik. Karena itu, ada beberapa hal yang menurut kami perlu diperdalam lagi berkaitan dengan visi dan program pembangunan. Jadi tidak ada kaitannya dengan perintah Wakil Bupati ataupun Ketua DPC. Ini murni inisiatif teman-teman fraksi sebagai bentuk tanggung jawab," ujarnya kepada awak media, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, Fraksi PDI Perjuangan ingin memastikan seluruh program prioritas pemerintah benar-benar dapat dijalankan secara optimal, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang diperkirakan semakin ketat pada 2027.

Salah satunya mengenai pelaksanaan program seragam sekolah gratis.

Ia menilai program tersebut masih memerlukan penyempurnaan dari sisi teknis agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tepat waktu.

"Contohnya program baju seragam gratis. Tahun ajaran sudah berjalan, tetapi masih ada seragam yang belum diterima siswa. Hal-hal seperti ini yang ingin kami perbaiki," katanya.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga ingin mengevaluasi sejumlah program unggulan lainnya, seperti layanan berobat gratis dan program RT Ku Terbaik.

Menurutnya, seluruh program perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah agar tetap berjalan efektif.

Ia mengaku kondisi anggaran daerah saat ini mengalami penyusutan sehingga diperlukan perencanaan yang lebih matang agar target pembangunan tetap dapat tercapai.

"Anggaran kita sekarang memang mengalami pengurangan yang cukup besar. Karena itu ada beberapa program yang harus kita sesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan daerah, tanpa mengurangi tujuan besar untuk mewujudkan Kukar Idaman Terbaik," ujarnya.

Ia menegaskan, sikap Fraksi PDI Perjuangan justru merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Kukar.

Pihaknya ingin memastikan setiap program yang telah dijanjikan kepada masyarakat dapat direalisasikan secara realistis dan tidak berhenti sebatas komitmen politik.

"Kami tidak ingin Bupati dan Wakil Bupati nantinya hanya dianggap menyampaikan janji politik semata. Harapan masyarakat sangat besar, sementara anggaran terbatas. Karena itu kami merasa perlu memberikan masukan dan melakukan pendalaman agar program-program tersebut benar-benar bisa diwujudkan," tuturnya.

Ia membantah anggapan bahwa aksi walk out dipicu persoalan politik internal maupun bentuk konfrontasi terhadap pemerintah daerah.

"Tidak ada tendensi politik apapun. Kalau ada yang mengaitkan dengan konsolidasi politik atau hal lainnya, itu merupakan penilaian masing-masing. Bagi kami, ini adalah bentuk rasa sayang kepada pemerintah dan masyarakat Kukar, sehingga kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar matang dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ucapnya. (*Zar)