Potret siswa sedang menikmati MBG, program nasional yang diharapkan mampu menekan angka stunting di Kota Smaarinda. Selasa (07/06/2026).(Foto:Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan data Pemantauan Pertumbuhan dan Gizi Masyarakat (PPGM), prevalensi stunting di Kota Tepian pada 2025 tercatat sebesar 17,13 persen, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas angka 20 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan penurunan tersebut menjadi gambaran bahwa berbagai program intervensi yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak terhadap perbaikan status gizi anak.

"Data PPGM menunjukkan angka stunting kita sudah turun menjadi sekitar 17 persen. Sebelumnya masih di atas 20 persen. Artinya upaya yang dilakukan selama ini mulai memperlihatkan hasil yang positif," ujar Ismed, Selasa (7/7/2026).

Meski demikian, ia menegaskan penanganan stunting tidak bisa dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, keberhasilan menurunkan prevalensi stunting membutuhkan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah hingga tingkat kelurahan, serta dukungan aktif masyarakat.

Ismed juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mempercepat penurunan angka stunting. Namun, ia mengakui dampak program tersebut belum terlihat secara signifikan karena pada tahap awal pelaksanaannya lebih banyak menyasar peserta didik.

"Ke depan sasaran MBG mulai diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kelompok inilah yang diharapkan memberi dampak lebih besar terhadap penurunan stunting," katanya.

Dinkes Samarinda optimistis penguatan sinergi lintas sektor akan semakin mempercepat pencapaian target penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi memastikan setiap kegiatan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Kalau stunting ini tidak kita turunkan, berarti kita semua belum berhasil. Ini bukan hanya kepala daerah, tapi seluruhnya," tegas Saefuddin.

Ia menekankan, keberhasilan program percepatan penurunan stunting bergantung pada komitmen seluruh pihak dalam bekerja secara nyata di lapangan, bukan sekadar menghadiri rapat atau menjalankan kegiatan seremonial.

"Program ini tidak akan jalan kalau hanya seremonial. Di atas rapat, di bawahnya koler—malas, tidak bergerak. Nah ini yang tidak boleh terjadi," ujarnya.

Saefuddin juga meminta setiap OPD tidak ragu menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Ia bahkan menyatakan siap turun langsung untuk membantu penyelesaian persoalan di lapangan.

"Kalau ada masalah, jangan dipendam. Sampaikan. Saya siap turun 24 jam. Kita ini ingin benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Berdasarkan data Pemerintah Kota Samarinda, prevalensi stunting mengalami tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2020 angkanya tercatat 24,7 persen, turun menjadi 21,6 persen pada 2021, kemudian sempat meningkat menjadi 25,3 persen pada 2022 akibat dampak pandemi Covid-19. Setelah itu angka tersebut kembali menurun menjadi 24,4 persen pada 2023, 20,3 persen pada 2024, hingga mencapai 17,13 persen pada 2025.

Meski capaian tersebut telah melampaui target nasional, Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor agar tren penurunan stunting dapat dipertahankan sekaligus mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. (*Abi)