(Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP)


TENGGARONG (KutaiRaya.com) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, S.Sos, S.Fil, M.AP menilai, saat ini harus ada kebijakan ketahanan farmasi nasional, bukan hanya menguntungkan masyarakat luas dari sisi kesehatan, melainkan juga dampak positif perekonomian petani yang menyediakan bahan baku obat.

Selain itu lanjutnya, Pemerintah juga harus meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia bidang farmasi, agar dapat bersaing dengan negara-negara lain.

"Transformasi kesehatan itu harus didorong semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat," ujarnya.

Politisi Golkar ini mengaku, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, lanjutnya, memberikan kemudahan bagi dokter umum untuk mengakses pendidikan spesialis.

"Undang-undang kesehatan itu memberikan keringanan terhadap dokter umum untuk mengakses spesialis," imbuhnya.

Legislator Karang Paci dari Dapil Kukar ini menambahkan, Indonesia perlu meningkatkan ketahanan farmasi nasional, salah satunya seperti penyediaan obat untuk mendukung transformasi kesehatan.

Ia berharap, ada kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan industri farmasi lokal agar obat-obat penting bisa diproduksi di Indonesia, termasuk bahan bakunya.
Produksi obat-obatan dalam negeri, sambungnya, mampu menekan tingginya biaya operasional, selain pemanfaatan potensi obat tradisional seperti jamu dengan khasiat yang juga terbukti secara ilmiah.

"Selama ini jamu kurang ditingkatkan pengolahan dan produknya. Padahal, jamu bisa membantu masyarakat kita, terutama petani yang berusaha pada bidang apotek kultural atau herbal," tutupnya. (One/Adv)