Ma;ruf Marjuni

TENGGARONG, (KutaiRaya.com) Anggota Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Maruf Marjuni menyoroti penyerapan anggaran yang masih rendah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Hal ini disampaikannya pada pembahasan sebelum pengesahan APBD 2023 yang digelar akhir Oktober lalu.

Maruf Marjuni mengatakan, yang menjadi indikator kemiskinan di Kutai Kartanegara salah satu adalah pendidikan. Namun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana dengan baik sehingga serapannya menjadi berkurang.

"Pada saat pembahasan sebelum pengesahan, banyak anggota dewan yang mengeluhkan penganggaran yang sudah disepakati oleh legislatif dan eksekutif tidak dijalankan,"kata Maruf Kamis (3/11/22).

Dirinya berharap, dalam pelaksanaannya bisa terealisasikan sesuai target-target yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang dihadapi tahun ini, menjadi evaluasi untuk terus diperbaiki menjadi lebih baik lagi.

"Untuk itu Dinas Pendidikan yang diamanahi sebagai penguna anggaran agar lebih profesional dalam menjalankan anggaran ini,"ujarnya.

Ia menambahkan berdasarkan informasi yang di dapat Anggota dewan Dapil III, ada bantuan keuangan (Bankue) untuk sekolah di Muara Badak tidak terserap. Sedangkan penganggaran perencanaan sudah ada tetapi pengerjaan fisiknya tidak ada. Dan ketika dikonfirmasi kepada instansi tersebut, dengan alasan masalah waktu.

Menurut Maruf, ini bukan persoalan waktu karena lelang tak memerlukan durasi yang lama. Tetapi lebih kepada, mau atau tidak mau.

"Karena pendidikan itu merupakan cita-cita luhur bangsa, jika tidak dilaksanakan maka melanggar UUD. Salah satu indikator kemiskinan adalah turunnya kualitas pendidikan, sehingga angka kemiskinan meningkat," pungkasnya. (*dri/adv)