Salah satu lahan parkir di Kota Samarinda, di area tepian Sungai Mahakam, Kota Samarinda. Jumat (10/7/2026).(Foto:Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Rencana penerapan program parkir berlangganan di Kota Samarinda mendapat dukungan dari DPRD, namun pelaksanaannya diminta tidak dilakukan secara serentak. Dewan mengusulkan agar pemerintah terlebih dahulu menjalankan proyek percontohan sebagai tahap awal sebelum diberlakukan secara luas.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan skema uji coba penting dilakukan untuk mengukur efektivitas sistem sekaligus mengevaluasi berbagai kendala yang mungkin muncul di lapangan.

"Seperti saat penerapan Probebaya dulu, ada pilot project terlebih dahulu. Kami mengusulkan pola yang sama, misalnya dimulai di beberapa RT sebagai percontohan agar bisa dievaluasi sebelum diterapkan secara menyeluruh," kata Deni, Jumat (10/7/2026).

Menurutnya, seluruh perangkat pendukung harus dipastikan siap sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Kesiapan regulasi, mekanisme pelaksanaan, hingga sumber daya petugas menjadi syarat utama agar program tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

Deni menegaskan pemerintah juga harus memperjelas kawasan yang masuk dalam cakupan parkir berlangganan. Selain itu, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, mekanisme kerja, serta standar operasional prosedur bagi petugas parkir harus disusun secara rinci.

Ia mengingatkan, agar masyarakat tidak dirugikan akibat aturan yang belum matang. Menurutnya, pemerintah harus memberikan kepastian bahwa peserta parkir berlangganan tidak lagi dipungut biaya saat menggunakan lokasi parkir yang telah ditetapkan dalam program.

"Jangan sampai masyarakat sudah membayar iuran parkir berlangganan, tetapi ketika parkir masih diminta membayar lagi. Hal seperti itu justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah," tegas politisi Gerindra tersebut.

Selain kesiapan teknis, DPRD juga meminta skema pembayaran disusun lebih fleksibel. Pemerintah diharapkan tidak membebankan pembayaran penuh di awal sehingga masyarakat lebih mudah mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, rencana parkir berlangganan mendapat tanggapan positif dari warga Samarinda. Salah seorang warga, Rudi Hartono, menilai kebijakan itu dapat memberikan kepastian biaya parkir jika dijalankan secara konsisten.

"Kalau memang nanti sekali bayar dan tidak ada pungutan lagi di lokasi parkir resmi, saya setuju. Yang penting pemerintah juga berani menertibkan jukir liar yang selama ini masih sering meminta uang di luar ketentuan," ujarnya.

Rudi berharap, penerapan parkir berlangganan dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat di lapangan. Menurutnya, penataan juru parkir menjadi faktor penting agar tujuan meningkatkan pelayanan dan ketertiban benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

"Semoga baik dan buat kita nyaman juga program ini." harapnya. (*Abi)