(Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir)


SAMARINDA (KutaiRaya.com) - Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan, untuk percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah yang jauh dari perkotaan, serta menciptakan banyak lapangan kerja maka pemerintah pusat membuat kebijakan pemberian bantuan anggaran kepada desa yang diberikan tiap tahun.

Kendati banyak persoalan diawal penerapannya karena sumber daya manusia desa yang perlu dilatih, tetapi setelah berjalan beberapa tahun perangkat desa di Kaltim sudah dapat melakukan penyesuaian.

"Kedepannya pengelolaan dana desa harus terus ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai upaya positif dan maksimal dalam mengelola dan menjalankan alokasi yang tersedia. Harus dioptimalkan tanpa meninggalkan peran dan pembinaan perangkat desa. Peran ini juga tidak akan lepas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, sehingga perlu didukung dalam rangka optimalisasi anggaran pembinaan pengembangan ekonomi pedesaan," jelasnya.

Politisi PKB ini mencontohkan seperti di Kabupaten Kutai Timur, yang dianugerahi penghargaan sebagai daerah dengan pengelolaan dana desa terbaik tingkat Provinsi Kaltim di Tahun 2019. Maka ini harus terus ditingkatkan.

"Saya juga mendorong pemerintah daerah untuk membuat program yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi potensi perekonomian masyarakat. Seperti program peternakan dan pertanian dalam arti luas akan mampu menjadi penopang perekonomian sekaligus memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi," harapnya

Ia menambahkan, apabila hal ini dikelola dengan baik akan menghasilkan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. (One/Adv)