
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, Kamis (19/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak menghentikan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperbaiki sarana pendidikan.
Program rehabilitasi sekolah tetap berjalan melalui kolaborasi pendanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengatakan, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan berbagai sumber pendanaan agar perbaikan sekolah tetap bisa dilakukan, meskipun kemampuan anggaran daerah terbatas.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu sumber untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan, baik jenjang SD dan SMP.
"Di tengah efisiensi anggaran, kita memanfaatkan kolaborasi sumber pendanaan. Ada dari pusat dalam bentuk revitalisasi, kemudian ada juga dari APBD kita sendiri," ujar Heriansyah kepada KutaiRaya.com, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, pengajuan program revitalisasi dari pemerintah pusat tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Setiap sekolah harus melalui proses seleksi dan pemeriksaan, baik dari sisi kondisi fisik bangunan maupun kelengkapan administrasi.
Salah satu persyaratan dilihat dari kejelasan status lahan sekolah yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau sertifikat tanah.
Apabila administrasi lahan belum jelas, pengajuan bantuan berpotensi terkendala.
"Tim dari pemerintah pusat akan turun mengecek kondisi sekolah, sekaligus kelengkapan administrasinya. Salah satunya sertifikat tanah, karena status lahan harus jelas. Kalau tidak jelas, pemerintah pusat tidak bisa memprosesnya," ujarnya.
Sehingga Disdikbud Kukar terus melakukan pembenahan terhadap berbagai persyaratan yang masih menjadi kendala, mulai dari penyelesaian administrasi hingga pemutakhiran data kondisi sekolah agar pengajuan bantuan bisa memenuhi ketentuan.
Ia menyebutkan, validasi data menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Data yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga kebutuhan perbaikan setiap sekolah dapat diketahui secara tepat.
Ia menerangkan, pemerintah pusat juga menjadikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai salah satu acuan dalam menentukan sekolah penerima program revitalisasi.
Dalam Dapodik terdapat 3 komponen utama yang menjadi perhatian, data sarana dan prasarana, data pendidik, serta data peserta didik.
Dari data tersebut, pemerintah dapat melihat tingkat kerusakan bangunan sekolah, kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB), hingga kekurangan fasilitas pendidikan lainnya.
"Datanya harus benar-benar kita validasi dan sinkronkan. Pemerintah pusat akan melihat apakah kondisi sarana dan prasarananya memang rusak ringan, rusak berat, atau membutuhkan ruang kelas baru," katanya.
Namun, penentuan penerima bantuan tidak hanya berdasarkan data administrasi.
Pemerintah pusat juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sekolah sesuai dengan laporan.
Ia menegaskan, proses pendataan dan verifikasi mencakup 20 kecamatan yang tersebar di Kukar.
Sehingga sekolah yang membutuhkan perbaikan memiliki kesempatan untuk diusulkan sesuai kondisi dan persyaratan yang ditetapkan.
Salah satu contoh, Sekolah Dasar Negeri 021 Tenggarong, di Jalan Kartini, yang sebelumnya mengalami kebakaran hingga menyebabkan 3 ruang kelas terbakar.
Disdikbud Kukar telah melakukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah pusat melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur agar sekolah tersebut mendapat perhatian dalam program revitalisasi tahun ini.
"Yang di Kartini, kemarin ada 3 lokal terbakar. Itu sudah masuk prioritas untuk program revitalisasi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala SDN 021 Tenggarong, Rusdiana mengemukakan pihak sekolah telah menerima informasi dari Disdikbud Kukar mengenai rencana pembangunan kembali gedung yang terdampak kebakaran.
Pembangunan ini direncanakan pada 2027 dengan konsep bangunan dua lantai.
Menurutnya, pembangunan kembali sangat dibutuhkan karena sekolah masih kekurangan ruang belajar.
Saat ini, murid kelas 1 dan 2 harus mengikuti pembelajaran dalam dua sesi.
Ia berharap rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung lebih nyaman dan tidak lagi terkendala keterbatasan ruang kelas.
"Kami sangat senang jika bantuan ini terealisasi dengan baik. Kami juga selalu menantikan pembangunan tersebut," ucapnya. (*Zar)