• Sabtu, 21 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah, Kamis (19/11/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)

‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak menghentikan upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperbaiki sarana pendidikan.
‎
‎Program rehabilitasi sekolah tetap berjalan melalui kolaborasi pendanaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
‎
‎Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah mengatakan, pemerintah daerah berupaya memanfaatkan berbagai sumber pendanaan agar perbaikan sekolah tetap bisa dilakukan, meskipun kemampuan anggaran daerah terbatas.
‎
‎Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui program revitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu sumber untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan, baik jenjang SD dan SMP.
‎
‎"Di tengah efisiensi anggaran, kita memanfaatkan kolaborasi sumber pendanaan. Ada dari pusat dalam bentuk revitalisasi, kemudian ada juga dari APBD kita sendiri," ujar Heriansyah kepada KutaiRaya.com, Kamis (19/11/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, pengajuan program revitalisasi dari pemerintah pusat tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
‎
‎Setiap sekolah harus melalui proses seleksi dan pemeriksaan, baik dari sisi kondisi fisik bangunan maupun kelengkapan administrasi.
‎
‎Salah satu persyaratan dilihat dari kejelasan status lahan sekolah yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau sertifikat tanah.
‎
‎Apabila administrasi lahan belum jelas, pengajuan bantuan berpotensi terkendala.
‎
‎"Tim dari pemerintah pusat akan turun mengecek kondisi sekolah, sekaligus kelengkapan administrasinya. Salah satunya sertifikat tanah, karena status lahan harus jelas. Kalau tidak jelas, pemerintah pusat tidak bisa memprosesnya," ujarnya.
‎
‎Sehingga Disdikbud Kukar terus melakukan pembenahan terhadap berbagai persyaratan yang masih menjadi kendala, mulai dari penyelesaian administrasi hingga pemutakhiran data kondisi sekolah agar pengajuan bantuan bisa memenuhi ketentuan.
‎
‎Ia menyebutkan, validasi data menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
‎
‎Data yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga kebutuhan perbaikan setiap sekolah dapat diketahui secara tepat.
‎
‎Ia menerangkan, pemerintah pusat juga menjadikan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai salah satu acuan dalam menentukan sekolah penerima program revitalisasi.
‎
‎Dalam Dapodik terdapat 3 komponen utama yang menjadi perhatian, data sarana dan prasarana, data pendidik, serta data peserta didik.
‎
‎Dari data tersebut, pemerintah dapat melihat tingkat kerusakan bangunan sekolah, kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB), hingga kekurangan fasilitas pendidikan lainnya.
‎
‎"Datanya harus benar-benar kita validasi dan sinkronkan. Pemerintah pusat akan melihat apakah kondisi sarana dan prasarananya memang rusak ringan, rusak berat, atau membutuhkan ruang kelas baru," katanya.
‎
‎Namun, penentuan penerima bantuan tidak hanya berdasarkan data administrasi.
‎
‎Pemerintah pusat juga melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sekolah sesuai dengan laporan.
‎
‎Ia menegaskan, proses pendataan dan verifikasi mencakup 20 kecamatan yang tersebar di Kukar.
‎
‎Sehingga sekolah yang membutuhkan perbaikan memiliki kesempatan untuk diusulkan sesuai kondisi dan persyaratan yang ditetapkan.
‎
‎Salah satu contoh, Sekolah Dasar Negeri 021 Tenggarong, di Jalan Kartini, yang sebelumnya mengalami kebakaran hingga menyebabkan 3 ruang kelas terbakar.
‎
‎Disdikbud Kukar telah melakukan koordinasi dengan perwakilan pemerintah pusat melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Timur agar sekolah tersebut mendapat perhatian dalam program revitalisasi tahun ini.
‎
‎"Yang di Kartini, kemarin ada 3 lokal terbakar. Itu sudah masuk prioritas untuk program revitalisasi," ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Kepala SDN 021 Tenggarong, Rusdiana mengemukakan pihak sekolah telah menerima informasi dari Disdikbud Kukar mengenai rencana pembangunan kembali gedung yang terdampak kebakaran.
‎
‎Pembangunan ini direncanakan pada 2027 dengan konsep bangunan dua lantai.
‎
‎Menurutnya, pembangunan kembali sangat dibutuhkan karena sekolah masih kekurangan ruang belajar.

Saat ini, murid kelas 1 dan 2 harus mengikuti pembelajaran dalam dua sesi.
‎
‎Ia berharap rencana pembangunan tersebut dapat direalisasikan sehingga kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung lebih nyaman dan tidak lagi terkendala keterbatasan ruang kelas.
‎
‎"Kami sangat senang jika bantuan ini terealisasi dengan baik. Kami juga selalu menantikan pembangunan tersebut," ucapnya. (*Zar)



Pasang Iklan
Top