
Pengumuman UMP Kaltim.(Foto: AI/Yudi/KutaiTaya.com)
SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Penetapan besaran upah minimum itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026, yang kemudian diumumkan secara resmi pada Sabtu (21/11/2026).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, melalui pengumuman resmi Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV, menegaskan, seluruh perusahaan wajib mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah.
Pada pengumuman tersebut, ditegaskan, pengusaha tidak diperbolehkan memberikan upah kepada pekerja dengan nominal lebih rendah dari standar minimum yang berlaku.
"Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum," demikian ketentuan yang tercantum dalam pengumuman resmi yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Rudy Mas’ud.
UMP Kaltim 2027 sebesar Rp4.046.360 diperuntukkan bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan tempat mereka bekerja.
Sementara itu, bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, besaran upah harus mengacu pada struktur dan skala pengupahan yang wajib disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi dunia usaha dalam menjalankan kewajiban pengupahan sekaligus memberikan kepastian mengenai standar minimum upah pekerja di Kaltim.
Penetapan UMP 2027 juga mengacu pada sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum kebijakan pengupahan nasional.
Di antaranya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai salah satu dasar penetapan.
Pertimbangan lainnya berasal dari Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 mengenai penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan untuk penetapan upah minimum tahun 2027.
Melalui keputusan tersebut, pemerintah menetapkan standar pengupahan yang wajib menjadi perhatian perusahaan dalam memberikan hak pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan berlakunya UMP baru mulai awal tahun depan, perusahaan di Kaltim perlu menyesuaikan kebijakan pengupahan agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Pengumuman yang ditandatangani Gubernur Rudy Mas’ud pada 21 November 2026 tersebut menjadi dasar pemberlakuan UMP Kaltim sepanjang tahun 2027. (*Yud)