
Anggota Komisi I DPRD Kukar, Muhammad Hidayat, Selasa (17/11/2026). (Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi di Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan tidak hanya berdasarkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal pegawai dengan lokasi tugas.
Hal ini menjadi perhatian Komisi I DPRD Kukar yang terus mengawal aspirasi para PPPK agar penempatan kerja dapat disesuaikan dengan domisili masing-masing.
Anggota Komisi I DPRD Kukar, M. Hidayat mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena di Kukar memiliki wilayah yang cukup luas.
Dengan 20 kecamatan, 201 desa dan 44 kelurahan, jarak antardaerah menjadi salah satu tantangan dalam penempatan aparatur.
Kondisi Kukar berbeda dengan daerah perkotaan, seperti Samarinda dan Balikpapan.
Penempatan pegawai di wilayah yang jauh dari tempat tinggal dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan biaya perjalanan dan kehidupan keluarga.
"Perjuangan dari Komisi I, sudah mendampingi beliau-beliau dari PPPK ini untuk berkoordinasi dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara," ujar Hidayat, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, koordinasi dengan BKN tersebut dilakukan untuk menyampaikan harapan para PPPK agar penempatan tugas bisa mempertimbangkan domisili.
Sehingga pegawai tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh setiap menjalankan pekerjaan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kenyamanan dalam bekerja.
Ada sejumlah aspek lain yang perlu diperhitungkan, mulai dari kehidupan sosial, keharmonisan rumah tangga, hingga keamanan dan keselamatan pegawai selama perjalanan menuju tempat tugas.
Apalagi, tidak semua pegawai memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menanggung biaya transportasi dan kebutuhan tambahan akibat penempatan yang jauh.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan penempatan tidak justru membuat penghasilan pegawai terkuras untuk membiayai perjalanan menuju tempat kerja.
Menurutnya, tujuan pengangkatan PPPK sebagai bagian dari aparatur pemerintah seharusnya diikuti dengan pengaturan penempatan yang memperhatikan kondisi pegawai, tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik.
"Dengan pendapatan yang ada, kalau penempatannya jauh, ini bisa habis penghasilannya. Jadi tidak efektif juga bagi pegawai," katanya.
Saat ini, aspirasi mengenai penempatan tersebut masih terus berproses di lingkungan pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Ia berharap pemerintah daerah dapat mencermati rekomendasi maupun kebijakan yang telah dikeluarkan BKN sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi penugasan PPPK Optimalisasi.
Ia menegaskan, penempatan yang mempertimbangkan domisili diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kebutuhan organisasi pemerintahan dan kondisi kehidupan pegawai.
"Harapannya, apa yang menjadi rekomendasi atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BKN itu dapat dicermati untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya," ucapnya. (Adv/Zar)