• Sabtu, 21 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur

DPRD Kutai Kartanegara



Anggota Komisi I DPRD Kukar, Muhammad Hidayat, Selasa (17/11/2026). (Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)‎
‎
‎
‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi di Kutai Kartanegara (Kukar) diharapkan tidak hanya berdasarkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal pegawai dengan lokasi tugas.
‎
‎Hal ini menjadi perhatian Komisi I DPRD Kukar yang terus mengawal aspirasi para PPPK agar penempatan kerja dapat disesuaikan dengan domisili masing-masing.
‎
‎Anggota Komisi I DPRD Kukar, M. Hidayat mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena di Kukar memiliki wilayah yang cukup luas.
‎
‎Dengan 20 kecamatan, 201 desa dan 44 kelurahan, jarak antardaerah menjadi salah satu tantangan dalam penempatan aparatur.
‎
‎Kondisi Kukar berbeda dengan daerah perkotaan, seperti Samarinda dan Balikpapan.
‎
‎Penempatan pegawai di wilayah yang jauh dari tempat tinggal dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan biaya perjalanan dan kehidupan keluarga.
‎
‎"Perjuangan dari Komisi I, sudah mendampingi beliau-beliau dari PPPK ini untuk berkoordinasi dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara," ujar Hidayat, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, koordinasi dengan BKN tersebut dilakukan untuk menyampaikan harapan para PPPK agar penempatan tugas bisa mempertimbangkan domisili.
‎
‎Sehingga pegawai tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh setiap menjalankan pekerjaan.
‎
‎Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kenyamanan dalam bekerja.
‎
‎Ada sejumlah aspek lain yang perlu diperhitungkan, mulai dari kehidupan sosial, keharmonisan rumah tangga, hingga keamanan dan keselamatan pegawai selama perjalanan menuju tempat tugas.
‎
‎Apalagi, tidak semua pegawai memiliki kemampuan ekonomi yang sama untuk menanggung biaya transportasi dan kebutuhan tambahan akibat penempatan yang jauh.
‎
‎Ia juga mengingatkan agar kebijakan penempatan tidak justru membuat penghasilan pegawai terkuras untuk membiayai perjalanan menuju tempat kerja.
‎
‎Menurutnya, tujuan pengangkatan PPPK sebagai bagian dari aparatur pemerintah seharusnya diikuti dengan pengaturan penempatan yang memperhatikan kondisi pegawai, tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan publik.
‎
‎"Dengan pendapatan yang ada, kalau penempatannya jauh, ini bisa habis penghasilannya. Jadi tidak efektif juga bagi pegawai," katanya.
‎
‎Saat ini, aspirasi mengenai penempatan tersebut masih terus berproses di lingkungan pemerintah daerah, khususnya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
‎
‎Ia berharap pemerintah daerah dapat mencermati rekomendasi maupun kebijakan yang telah dikeluarkan BKN sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan lokasi penugasan PPPK Optimalisasi.
‎
‎Ia menegaskan, penempatan yang mempertimbangkan domisili diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kebutuhan organisasi pemerintahan dan kondisi kehidupan pegawai.
‎
‎"Harapannya, apa yang menjadi rekomendasi atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh BKN itu dapat dicermati untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya," ucapnya. (Adv/Zar)



Pasang Iklan
Top