
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Balikpapan, Elyzabeth Emy Roswita.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)
BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memperketat pengawasan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik (Parpol). Tak hanya memastikan dana digunakan sesuai peruntukan, setiap partai penerima juga diwajibkan membuktikan pelaksanaan program pendidikan dan pembinaan politik melalui laporan administrasi serta dokumentasi kegiatan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Balikpapan, Elyzabeth Emy Roswita, mengatakan setiap parpol penerima bantuan memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan politik, baik bagi masyarakat umum maupun kader dan anggota partai.
Laporan pertanggungjawaban atas kegiatan tersebut paling lambat disampaikan pada 15 Januari 2027. Pelaporannya juga berada dalam pengendalian dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Setelah dana diserahkan, mereka harus melaksanakan kegiatan pembinaan politik. Kami juga akan meminta laporan administrasi beserta dokumentasi kegiatan sebagai bukti pelaksanaan," ujarnya pada hari Sabtu (21/11/2026).
Menurut Elyzabeth, bantuan keuangan parpol tidak semata-mata menjadi dukungan operasional organisasi, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap peningkatan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat.
Karena itu, evaluasi akan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah tersebut benar-benar diwujudkan dalam kegiatan pendidikan politik yang terukur.
Salah satu sasaran yang menjadi perhatian adalah pemilih pemula. Bakesbangpol bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan mulai mendorong sosialisasi politik ke kalangan pelajar dan mahasiswa.
Bahkan, sejumlah perguruan tinggi telah meminta keterlibatan Bakesbangpol dalam kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa. Ke depan, pembinaan juga akan diperluas ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman politik sejak dini.
Langkah ini dinilai penting sebagai persiapan menghadapi agenda pemilu mendatang, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih aktif menggunakan hak politiknya.
Terkait besaran bantuan, Elyzabeth menjelaskan nominal yang diterima masing-masing parpol berbeda, menyesuaikan jumlah kursi yang diperoleh di DPRD Balikpapan.
Pada tahun ini, bantuan diberikan dalam dua tahap. Masing-masing tahap sebesar Rp7.000 per suara sah, sehingga total bantuan mencapai Rp14.000 per suara sah.
Dengan skema tersebut, parpol yang memiliki perwakilan di DPRD menerima bantuan sesuai perolehan suara sah yang menjadi dasar perhitungan.
Pemkot Balikpapan berharap bantuan keuangan tersebut tidak berhenti sebagai dukungan pendanaan bagi partai politik, tetapi mampu mendorong pendidikan politik yang lebih luas, meningkatkan kesadaran demokrasi, serta membangun partisipasi masyarakat menjelang pemilu berikutnya. (Las)