• Sabtu, 07 November 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Ketua ARSSI Kaltimtara, dr. Dina Lailani, MARS, FISQua saat memberikan piagam ke Direktur RS Hermina Samarinda, dr. Gati Kusumo Budiani, MPH, Sabtu (7/11/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) mendorong pengelola rumah sakit swasta agar memperkuat strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta berinovasi menghadapi perubahan regulasi dan tantangan pembiayaan layanan kesehatan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui seminar nasional bertajuk Bisnis Rumah Sakit Swasta dalam Era VUCA yang diselenggarakan ARSSI Kaltimtara bekerja sama dengan RS Primecare Samarinda, di aula lantai dua RS Primecare, Jalan Muso Salim, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Sabtu (7/11/2026).

Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang membahas berbagai persoalan strategis dalam pengelolaan rumah sakit swasta, mulai dari arah kebijakan pemerintah, keberlanjutan bisnis, pengembangan kompetensi layanan, hingga pengendalian biaya operasional pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ketua ARSSI Kaltimtara, dr. Dina Lailani, MARS, FISQua, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi industri rumah sakit swasta yang menghadapi berbagai tantangan, terutama perubahan regulasi dan ketidakpastian dalam sistem pembiayaan JKN atau BPJS Kesehatan.

Menurutnya, rumah sakit swasta dituntut mampu mempertahankan keberlangsungan operasional secara mandiri, mengingat seluruh kebutuhan pembiayaan harus dikelola tanpa mengandalkan subsidi pemerintah.

"Rumah sakit swasta itu dari A sampai Z harus kami upayakan sendiri, tidak ada subsidi dari pemerintah. Karena itu, kami harus mencari cara agar rumah sakit tetap berkelanjutan, lebih adaptif, dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan," ujarnya.

Ia menjelaskan, seminar tersebut menjadi wadah bagi para pengelola rumah sakit agar memperoleh wawasan dan pengalaman langsung dari regulator maupun praktisi kesehatan nasional.

Dirinya menyebutkan, di Kalimantan Timur terdapat 23 rumah sakit swasta dari total 68 rumah sakit. Keberadaan fasilitas kesehatan swasta tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Karena itu, peningkatan kemampuan manajemen dan penguatan strategi bisnis dinilai menjadi kebutuhan agar rumah sakit swasta dapat terus memberikan kontribusi optimal.

"Kami berharap setelah mengikuti seminar ini, teman-teman pengelola rumah sakit mendapatkan ide dan wawasan baru yang bisa diterapkan di tempat masing-masing. Dengan begitu, rumah sakit swasta dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," jelasnya.

Seminar tersebut diikuti peserta dari sejumlah daerah di Kaltim, di antaranya Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang, dan Sangatta. Peserta dari Tarakan serta sejumlah daerah lain juga mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom.

Ia berharap para pengelola rumah sakit mulai mempersiapkan langkah antisipasi sejak 2026 untuk menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan pada 2027.

"Harapannya, teman-teman bisa semakin inovatif dan kreatif menghadapi tantangan yang ada. Regulasi saat ini berubah sangat cepat, sehingga kita harus mulai mempersiapkan strategi dari sekarang agar lebih siap menghadapi kondisi pada 2027," katanya.

Pada seminar tersebut, Ketua Umum ARSSI Pusat, Dr. drg. Ling Ichsan Hanaf, MARS, MH, hadir membawakan materi mengenai Insight Regulasi Perumahsakitan bagi RS Swasta Kaltimtara Menghadapi Tahun 2027.

Materi tersebut memberikan gambaran mengenai arah regulasi yang perlu diantisipasi oleh pengelola rumah sakit swasta dalam mempersiapkan kebijakan dan strategi operasional pada tahun mendatang.

Sementara itu, Founder Kardia Indonesia Group sekaligus mantan CEO Indonesia Healthcare Corporation, Dr. dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B., Sp.BTKV(K), MPH, menyampaikan materi Strategi Menghadapi Bisnis Rumah Sakit Swasta di Era VUCA.

Pembahasan difokuskan pada pentingnya kemampuan adaptasi dan penguatan strategi bisnis dalam menghadapi kondisi yang ditandai dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas.

Narasumber lainnya, Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan RI, dr. Obrin Parulian, M.Kes, memaparkan arah pengembangan 24 kompetensi layanan rumah sakit dalam penerapan sistem rumah sakit berbasis kompetensi.

Adapun Direktur RS Hermina Samarinda, dr. Gati Kusumo Budiani, MPH, memberikan materi mengenai strategi pengendalian biaya operasional JKN agar rumah sakit tetap mampu menjaga kualitas pelayanan sekaligus mempertahankan kondisi keuangan yang sehat.

Direktur RS Hermina Samarinda, dr. Gati Kusumo Budiani, MPH, menjelaskan, efisiensi biaya pelayanan pasien BPJS Kesehatan harus dilakukan melalui evaluasi terhadap penggunaan sumber daya yang belum optimal.

Menurutnya, pengendalian biaya bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada pasien, melainkan memastikan setiap tindakan medis dan penggunaan obat dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Bagaimana kita melakukan efisiensi biaya pada pasien BPJS, tetapi tidak mengurangi mutu pelayanan. Caranya dengan menganalisis biaya-biaya yang tidak efisien atau terlalu bervariasi, kemudian mengurangi variasi tersebut," jelasnya.

Ia mencontohkan penggunaan obat yang tidak sesuai standar pelayanan sebagai salah satu faktor yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya operasional rumah sakit.

Karena itu, penerapan clinical pathway atau standar alur pelayanan klinis menjadi bagian penting dalam memastikan pasien memperoleh terapi yang tepat sekaligus mengendalikan pengeluaran rumah sakit.

"Rumah sakit memiliki standar clinical pathway dalam memberikan terapi kepada pasien. Ketika standar tersebut tidak dipatuhi, bisa terjadi penggunaan biaya yang tidak efisien," terangnya.

Ia menegaskan, keseimbangan antara kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan menjadi faktor utama agar rumah sakit swasta dapat terus beroperasi dalam jangka panjang.

"Kami berharap rumah sakit tetap bisa memberikan pelayanan yang bermutu kepada pasien BPJS, tetapi di sisi lain tidak mengalami kerugian. Dengan begitu, rumah sakit dapat terus tumbuh dan bertahan, tidak sampai tutup akibat margin yang negatif," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RS Primecare Samarinda, dr. Boy Eduard Richard Wajong, M.Kes., MCM., CRP., CMT., memaparkan lima strategi penguatan manajemen rumah sakit bertajuk 5 Jurus Agar RS Tidak Ikut Kusut – Menuju RS Antifragile.

Strategi pertama adalah membangun organisasi yang lentur atau tangguh dalam menghadapi perubahan. Rumah sakit didorong agar tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan BPJS Kesehatan serta memiliki cadangan kas operasional setidaknya untuk tiga bulan.

Strategi kedua, pengambilan keputusan harus berbasis data melalui pengelolaan informasi yang transparan. Salah satunya dengan memanfaatkan dashboard klaim mingguan dan keterbukaan data Days Sales Outstanding (DSO) untuk memantau kondisi keuangan.

Ketiga, rumah sakit perlu memperkuat deteksi dini terhadap potensi persoalan administrasi klaim melalui penerapan pre-claim audit, yakni pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas sebelum diajukan.

Strategi keempat adalah penyederhanaan prosedur operasional agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh petugas, termasuk melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang ringkas dan jelas.

Sementara strategi kelima menekankan pentingnya kolaborasi antarrumah sakit melalui organisasi ARSSI dalam menghadapi tantangan industri kesehatan secara bersama-sama.

Melalui kelima langkah tersebut, pengelola rumah sakit diharapkan tidak hanya mampu bertahan pada situasi sulit, tetapi juga semakin kuat dan berkembang ketika menghadapi perubahan.

Penyelenggaraan seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum bagi rumah sakit swasta di Kaltimtara agar memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, dan membangun model bisnis yang berkelanjutan tanpa mengesampingkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. (*Yud)



Pasang Iklan
Top