Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menyiapkan langkah strategis agar memperkuat perdagangan internasional melalui pembukaan akses ekspor langsung dari wilayah Kaltim ke negara tujuan.

Upaya tersebut dilakukan agar pengiriman komoditas unggulan daerah tidak lagi bergantung pada pelabuhan di Surabaya maupun Jakarta. Selain memangkas tahapan distribusi, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Kaltim.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan rencana penguatan jalur ekspor tersebut menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam audiensi bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kaltim.

Menurutnya, mekanisme pengiriman komoditas ekspor yang selama ini masih melewati daerah lain perlu dievaluasi. Pasalnya, Kaltim memiliki potensi agar mengembangkan sistem ekspor yang lebih mandiri dan terintegrasi.

"Kami ingin ke depan komoditas dari Kaltim dapat langsung dikirim ke negara tujuan, tanpa harus melalui Surabaya ataupun Jakarta. Harapannya, nilai tambah dari aktivitas ekspor itu bisa lebih banyak dirasakan oleh daerah sendiri," ujarnya, Sabtu (7/11/26).

Agar mewujudkan target tersebut, Pemprov Kaltim berencana memperkuat koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Balai Karantina, serta sejumlah pengelola pelabuhan.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang akan dijajaki adalah pembentukan pusat pelayanan ekspor terpadu melalui kantor bersama yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Ia pun meminta perangkat daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan segera membangun komunikasi dengan Balai Karantina serta pihak pelabuhan untuk membahas kemungkinan realisasi fasilitas tersebut.

"Kami mendorong adanya pertemuan antara dinas terkait, Balai Karantina, dan pengelola pelabuhan untuk membicarakan pembentukan kantor bersama. Nantinya, pelayanan dari Bea Cukai, Balai Karantina, dan DPPKUKM bisa terintegrasi dalam satu tempat," jelasnya.

Keberadaan kantor bersama tersebut diharapkan menjadi solusi menyederhanakan proses administrasi ekspor yang selama ini harus dipenuhi para pelaku usaha.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kemudahan penerbitan Certificate of Origin (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA), yakni dokumen yang menerangkan asal komoditas yang diperdagangkan ke pasar internasional.

Dengan pelayanan yang terpusat, pelaku usaha diharapkan dapat mengurus berbagai dokumen pendukung ekspor secara lebih mudah, termasuk memperoleh dokumen keterangan asal barang dari Kaltim.

"Melalui kantor bersama ini, kami berharap pelaku usaha dapat memperoleh Certificate of Origin dari Kaltim. Jadi, berbagai kebutuhan administrasi ekspor bisa dilayani secara terintegrasi," terangnya.

Dirinya menambahkan, pembenahan sistem pelayanan ekspor bukan hanya bertujuan memperlancar pengiriman barang ke luar negeri, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat posisi Kaltim dalam perdagangan internasional.

Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan, Kaltim diharapkan semakin mampu mengoptimalkan potensi komoditas daerah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari aktivitas ekspor.

"Kami berharap seluruh rencana ini dapat berjalan dengan baik, sehingga Kaltim semakin kuat sebagai daerah asal komoditas ekspor yang memiliki akses langsung menuju pasar internasional," pungkasnya. (*Yud)