GPM yang berlangsung di halaman Balai Kota Balikpapan pada tanggal 21 Oktober 2026.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Balai Kota Balikpapan, pada tanggal 21-23 Oktober 2026 mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Selama tiga hari pelaksanaan, kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme pengunjung yang melampaui perkiraan awal penyelenggara.

Tingginya minat masyarakat tersebut menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk melanjutkan GPM pada November dan Desember 2026, dengan lokasi yang berpindah-pindah di sejumlah kecamatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Balikpapan, Sri Wahjuningsih, mengatakan pihaknya sempat memperkirakan masyarakat kurang tertarik berbelanja karena kegiatan berlangsung di lingkungan perkantoran pemerintah. Namun, kenyataannya, GPM justru ramai dikunjungi warga.

“Awalnya kami memperkirakan masyarakat mungkin enggan datang karena lokasinya berada di lingkungan pemerintahan. Namun, ternyata antusiasmenya sangat tinggi dan kegiatan berlangsung penuh selama tiga hari,” ujarnya, pada hari Selasa, 27 Oktober 2026.

Pada hari pertama, GPM mencatat omzet penjualan sekitar Rp56.370.600. Sejumlah komoditas yang banyak dibeli masyarakat meliputi minyak goreng, telur, beras premium, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog, serta sayur dan buah.

Berdasarkan data penjualan hari pertama, komoditas yang terserap antara lain 78 pak minyak goreng, 60 piring telur, 200 kilogram beras premium, satu ton beras SPHP Bulog, dan satu ton beras premium Bulog. Selain itu, penjualan minyak kemasan lainnya mencapai 600 pak dan gula sebanyak 100 kilogram. Sementara itu, penjualan sayur dan buah menghasilkan omzet sekitar Rp10.404.000.

Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap kegiatan yang menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau. GPM juga menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah PM Balai Kota Balikpapan Diserbu Warga, Omzet Hari Pertama Tembus Rp56,3 Juta, untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga pangan.

Melihat respons masyarakat, DKP3 bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Bank Indonesia berencana melanjutkan pelaksanaan GPM.

Sri Wahjuningsih yang biasa disapa Yuyun menyebutkan, berdasarkan kesepakatan yang telah dibahas, GPM direncanakan berlangsung satu kali pada November dan dua kali pada Desember 2026. Lokasi pelaksanaan akan berpindah-pindah di sejumlah kecamatan agar layanan dapat menjangkau lebih banyak warga.

Perpindahan lokasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau tanpa harus datang ke satu titik yang sama.

Selain GPM yang digelar pada lokasi tertentu, pemerintah juga memperkuat layanan pasar murah keliling untuk mendekatkan distribusi pangan kepada masyarakat

Yuyun menjelaskan, kegiatan pasar murah dengan pola jemput bola sebenarnya telah lama dijalankan di Balikpapan. DKP3 rutin menggelar kegiatan di kantornya hingga empat kali dalam sepekan.

Pasar murah juga hadir di Taman Tiga Generasi setiap Sabtu dan Minggu, Taman Bekapai setiap Minggu, serta halaman Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DPOP) sesuai jadwal kegiatan.

Selain DKP3, upaya serupa dilakukan melalui program Sigesit dari Perumda Manuntung Sukses yang berkeliling ke kelurahan. Bulog juga telah menggelar kegiatan pasar murah keliling di sejumlah kelurahan sebanyak tiga kali sepanjang 2026.

Kini, jangkauan tersebut diperluas dengan penambahan armada pasar murah keliling menggunakan mobil oleh Dinas Perdagangan (Disdag).

“Sebetulnya kegiatan seperti ini sudah lama kami lakukan. Hanya sekarang kembali digaungkan, ditambah dengan pasar murah mobile dari Dinas Perdagangan,” jelasnya.

Dengan adanya penambahan armada dan keterlibatan sejumlah instansi, layanan pasar murah diharapkan semakin mudah dijangkau masyarakat di berbagai wilayah Balikpapan.

Pemerintah berharap pelaksanaan GPM dan pasar murah keliling dapat terus membantu menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah, terutama ketika harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. (Las)