Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, Selasa (27/10/2026), (foto: yudi/kutairaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menjalankan program rumah oksigen sebagai salah satu langkah penanganan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Fasilitas tersebut disiapkan agar membantu masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya masalah pernapasan akibat paparan asap.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan program tersebut akan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Kehadiran rumah oksigen diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama saat kualitas udara memburuk akibat karhutla.

Menurutnya, pelaksanaan program tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas instansi di tingkat daerah.

“Pelaksanaannya akan dikoordinasikan oleh BPBD bersama Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Saat ini program tersebut juga sudah mulai berjalan,” ujarnya, Selasa (27/10/26).

Ia menjelaskan, rumah oksigen dirancang sebagai fasilitas pelayanan kesehatan sederhana yang menyerupai puskesmas dalam skala lebih kecil.

Fasilitas tersebut nantinya dilengkapi dengan tabung atau perangkat oksigen serta tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan awal kepada masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan akibat kabut asap.

Melalui penyediaan rumah oksigen, pemerintah berharap warga terdampak dapat memperoleh bantuan kesehatan lebih cepat tanpa harus menunggu kondisi gangguan pernapasan semakin memburuk.

Selain memperkuat pelayanan kesehatan, Pemprov Kaltim juga terus mengoptimalkan langkah pengendalian karhutla yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas udara di sejumlah wilayah.

Ia menegaskan, upaya penanganan tidak hanya difokuskan pada pemadaman kebakaran, tetapi juga memastikan kawasan yang telah terbakar tidak kembali menjadi sumber munculnya asap.

“Kami juga terus mengupayakan penanganan karhutla, mulai dari memadamkan titik api hingga memastikan area yang terbakar tidak kembali mengeluarkan asap,” jelasnya.

Pada pelaksanaannya, penanganan karhutla dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun instansi terkait di tingkat pusat.

Bahkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memberikan dukungan untuk membantu memperkuat upaya pengendalian kebakaran di lapangan.

Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan pemerintah, Seno menyebut jumlah titik api di wilayah Kaltim mulai menunjukkan tren penurunan.

Kendati demikian, kabut asap masih dirasakan masyarakat di sejumlah daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, turut dipengaruhi pergerakan asap yang berasal dari luar wilayah Kaltim.

“Dari hasil koordinasi yang kami lakukan, titik api di Kaltim mulai berkurang. Namun, masyarakat masih merasakan kabut asap karena sebagian asap juga berasal dari luar wilayah Kaltim,” ungkapnya.

Meski jumlah titik api mulai menurun, dirinya mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengendurkan upaya penanganan karhutla.

Ia menekankan, keberadaan asap kiriman dari luar daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan potensi kebakaran yang masih terjadi di wilayah Kaltim sendiri.

Pemerintah daerah, tetap harus memastikan seluruh titik api dapat ditangani secara maksimal, termasuk melakukan pengawasan terhadap lokasi bekas kebakaran untuk mencegah api kembali menyala.

Dengan penguatan penanganan karhutla serta penyediaan fasilitas rumah oksigen, Pemprov Kaltim berharap dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi kondisi serupa. (*Yud)