Wakil Gubernur Kaltim saat memberi sambutan.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pelantikan pengurus Kerukunan Keluarga Pangkajene dan Kepulauan (KKPK) Kalimantan Timur periode 2026–2031 menjadi momentum memperkuat hubungan masyarakat perantau sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi antara Kaltim dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

Kegiatan berlangsung di Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (24/10/26) malam. Pelantikan dipimpin Ketua Pengurus Pusat KKPK, Prof. Zainal A. Sahabuddin, meliputi pengurus provinsi serta daerah Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Timur.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menilai Pangkep memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan agar mendukung kebutuhan industri di Kaltim, salah satunya melalui produksi garam.

"Di Pangkep mulai banyak petani garam, sementara kita memiliki industri seperti Pupuk Kaltim yang membutuhkan garam dalam jumlah besar. Ini bisa menjadi peluang kerja sama ekonomi kedua daerah," ujarnya.

Selain sektor ekonomi, ia mengajak masyarakat Pangkep terus menjaga kerukunan dan berkontribusi terhadap pembangunan Kaltim. Ia juga menyinggung program pendidikan gratis sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat KKPK Prof. Zainal A. Sahabuddin mengapresiasi pelantikan di Kaltim yang menjadi pelaksanaan pertama setelah sejumlah kepengurusan daerah memperoleh surat keputusan.

"Pelantikan ini sangat membanggakan. Saya berharap masyarakat Pangkep yang memiliki kemampuan ekonomi lebih dapat berinvestasi kembali di kampung halaman untuk meningkatkan perekonomian dan sumber daya manusia," katanya.

Dirinya juga mendorong orang tua mempersiapkan pendidikan anak sejak dini agar mampu bersaing memperoleh kesempatan pendidikan tinggi, termasuk di Universitas Pertahanan yang menyediakan program pendidikan dengan fasilitas pembiayaan tertentu.

Penasihat KKPK Kaltim Andi Sofyan Hasdam menilai investasi di kampung halaman perlu diimbangi dengan kontribusi terhadap daerah tempat masyarakat perantau menetap.

"Kita ini masyarakat Kalimantan Timur yang kebetulan berasal dari Pangkep. Kalau ingin berinvestasi di kampung halaman tentu baik, tetapi jangan melupakan Kalimantan Timur. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung," tegasnya.

Ia juga menyoroti perjuangan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang dinilainya penting untuk memperkuat pembangunan wilayah kepulauan.

"Saya sekarang menjadi ketua tim kerja RUU Daerah Kepulauan. Ini sudah ketiga kalinya diajukan DPD setelah dua kali sebelumnya belum berhasil. Mudah-mudahan kali ini dapat disahkan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Abdul Rahman Assagaf mengakui daerahnya masih menghadapi tantangan kemiskinan meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

"Pangkep memiliki wilayah daratan, pegunungan, dan kepulauan dengan potensi yang cukup besar. Namun, kita masih membutuhkan dukungan dari luar untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Ia berharap, KKPK menjadi penghubung masyarakat perantau dengan daerah asal, terutama agar membuka peluang investasi, memperkuat persaudaraan, dan mendukung pembangunan Pangkep. (*Yud)