Kepala DPMD Kukar, Arianto, Rabu (14/10/2026).(Foto: Achmad Nizar/KutaiRaya.com)
‎
‎
‎‎TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus mencari cara agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dari program RT ku Terbaik hingga tingkat paling dekat dengan masyarakat.
‎
‎Salah satu yang tengah disiapkan saat ini pemanfaatan sebagian anggaran kegiatan Rukun Tetangga (RT) untuk mendukung penyediaan akses internet gratis di lingkungan RT.
‎
‎Gagasan tersebut disiapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar dengan sasaran sekitar 3.212 RT yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kukar.
‎
‎Kepala DPMD Kukar, Arianto mengatakan, rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses internet, sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di tingkat lingkungan.
‎
‎Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan pemanfaatan anggaran RT yang telah dialokasikan dalam rangka mendukung kebutuhan masyarakat.

Dari total alokasi sekitar Rp 50 juta setiap RT, ada sekitar Rp 29 juta yang digunakan untuk operasional, serta insentif pengurus RT.
‎
‎Sementara sekitar Rp 21 juta lainnya dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan dan kegiatan masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

Salah satu opsi yang kini dikaji adalah pengadaan perangkat internet di lingkungan RT.
‎
‎"Semua RT itu akan membeli perangkat yang nantinya bisa digunakan untuk penyediaan internet bagi wilayah RT masing-masing," ujar Arianto, Rabu (14/10/2026).
‎
‎Pemkab Kukar melalui DPMD melihat akses internet sebagai kebutuhan yang semakin penting dalam kehidupan masyarakat.

Selain untuk komunikasi, jaringan internet dapat membantu aktivitas pendidikan, pelayanan, informasi, hingga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
‎
Pemerintah daerah berupaya mencari skema yang memungkinkan program tersebut berjalan tanpa harus menambah beban anggaran daerah.
‎
‎Berdasarkan simulasi awal DPMD Kukar, sekitar Rp 12 juta dinilai dapat digunakan untuk pengadaan perangkat, sekaligus membiayai layanan internet selama kurang lebih 3 bulan.
‎
‎Besaran tersebut masih berupa simulasi dan akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing wilayah.
‎
‎Ia menegaskan, pelaksanaan program tersebut belum bersifat final.

Pemerintah masih harus memastikan kebutuhan masyarakat, serta mendapatkan persetujuan dari pimpinan sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
‎
‎"Kalau nanti hasil simulasi disetujui pimpinan dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan janji Pak Bupati, insya Allah bisa kita laksanakan," ujarnya.
‎
‎Jika mendapatkan persetujuan, penyediaan internet di tingkat RT diharapkan mampu membuka akses digital yang lebih merata bagi masyarakat Kukar, termasuk mereka yang selama ini masih menghadapi keterbatasan jaringan maupun biaya akses internet.
‎
‎Program ini juga dapat menjadi salah satu bentuk pemanfaatan anggaran RT yang diarahkan untuk kebutuhan masyarakat secara langsung.
‎
‎Pemkab Kukar tetap akan memperhatikan mekanisme pengelolaan anggaran, kesiapan perangkat, serta keberlanjutan biaya layanan agar program tidak hanya berjalan sementara, tetapi memberikan manfaat yang nyata bagi warga.
‎
‎Dengan jumlah RT yang mencapai ribuan, pemerintah berharap pengembangan akses internet dapat menjadi bagian dari penguatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dari tingkat paling bawah.‎ (Adv/Zar)