Wakil Bupati Berau, Gamalis.(Foto: Bul/KutaiRaya.com)


BERAU, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Berau mulai memperkuat arah pengembangan pariwisata melalui kebutuhan regulasi yang dapat menjadi landasan bersama dalam mengelola potensi destinasi, budaya, hingga berbagai agenda wisata daerah.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pariwisata menjadi bagian penting untuk memastikan pengembangan sektor pariwisata berjalan lebih terarah, termasuk dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan budaya lokal.

Menurutnya, Berau memiliki kekayaan wisata yang tidak hanya berasal dari keindahan alam dan kawasan bahari. Tradisi masyarakat yang masih hidup dan dijalankan hingga saat ini juga memiliki nilai yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata daerah.

Hal tersebut tercermin dalam tradisi Baturunan Perau yang kembali digelar sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redeb.

Gamalis menilai tradisi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan budaya, tetapi juga memperlihatkan nilai kebersamaan masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya.

“Maknanya adalah sebuah kebersamaan, sebuah kebersatuan. Mulai dari menapung tawari perahu, membuat perahu sampai dengan menurunkan perahu. Itu adalah makna sebuah kebersamaan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Berau,” ujarnya, Sabtu (19/9/2026).

Ia menilai potensi budaya seperti Baturunan Perau perlu mendapat ruang pengembangan yang lebih luas. Namun, pengembangan tersebut membutuhkan kebijakan yang memberikan arah sekaligus menjaga agar nilai tradisi tetap menjadi bagian utama.

Karena itu, Perda Pariwisata dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat langkah pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor tersebut.

“Kita harus memiliki wadah dulu, seperti misalnya Perda. Dengan adanya Perda ini, kita dapat melakukan sesuatu untuk menjaga sebuah tradisi, membesarkan sebuah tradisi, dan melakukan proses yang lebih besar lagi,” jelasnya.

Gamalis menyebut pembentukan Perda Pariwisata telah mulai diarahkan untuk masuk dalam proses pengajuan. Mekanisme pembahasannya dapat dilakukan melalui jalur inisiatif DPRD maupun usulan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi Pemkab Berau, substansi regulasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pembangunan destinasi wisata. Lebih jauh, regulasi diharapkan dapat memberikan kepastian arah dalam pelestarian budaya, pengembangan event, pengelolaan destinasi serta keterlibatan masyarakat dalam sektor pariwisata.

“Yang jelas, hari ini kita butuhkan sebuah Perda untuk pariwisata, khususnya seperti yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata tadi,” katanya.

Penguatan regulasi tersebut juga tidak terlepas dari arah pembangunan ekonomi Berau yang tengah diarahkan untuk memperluas sumber pertumbuhan di luar sektor sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang dipandang memiliki peluang untuk dikembangkan secara berkelanjutan, berdampingan dengan pertanian, perikanan dan kelautan.

“Hari ini kita menggiring pariwisata itu menjadi pendapatan transisi. Dari sumber daya tidak terbarukan menjadi sebuah sumber daya terbarukan. Dalam hal ini pariwisata, pertanian, perikanan, kelautan dan lain sebagainya,” ungkap Gamalis.

Dengan arah tersebut, pengembangan pariwisata Berau tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sektor ini juga diharapkan mampu membuka ruang ekonomi bagi masyarakat, memperkuat kegiatan usaha lokal, sekaligus menjaga identitas budaya daerah.

Keberadaan Perda Pariwisata nantinya diharapkan dapat memperjelas peran pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, komunitas, masyarakat adat maupun pemangku kepentingan lainnya dalam membangun ekosistem pariwisata Berau.

Gamalis berharap proses penyusunan regulasi tersebut dapat segera berjalan sehingga kebutuhan terhadap payung hukum sektor pariwisata dapat diwujudkan dalam kebijakan yang konkret.

“Kalau bisa, sudah mulai diajukan,” pungkasnya. (Adv/Bul)