Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman Rading, Rabu (16/9/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung 14-27 November 2026 tetap dilaksanakan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Lima cabang olahraga (cabor) bahkan memilih menggelar pertandingan secara mandiri, namun tetap memperoleh sejumlah dukungan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rasman Rading, mengatakan pelaksanaan secara mandiri bukan berarti lima cabor tersebut sepenuhnya tanpa bantuan pemerintah.

Pemprov Kaltim masih memberikan dukungan sejumlah kebutuhan pertandingan, mulai dari medali, sertifikat hingga perlengkapan bagi panitia dan perangkat pertandingan.

“Walaupun lima cabang olahraga ini pelaksanaannya dilakukan secara mandiri, tetap ada beberapa kebutuhan yang kami bantu pembiayaannya. Misalnya medali, sertifikat, pakaian panitia hingga perangkat pertandingan,” kata Rasman, Rabu (16/9/2026).

Namun, ia tidak merinci besaran anggaran yang dialokasikan pada masing-masing cabor. Menurutnya, bantuan diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini.

Ia mengatakan, Pemprov Kaltim tetap memberikan apresiasi terhadap pengurus cabor yang berinisiatif menyelenggarakan pertandingan di tengah kebijakan efisiensi.

“Nilainya memang tidak besar karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Tetapi pemerintah provinsi sangat mengapresiasi cabang olahraga yang tetap memiliki semangat dan inisiatif untuk melaksanakan pertandingan,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat aktivitas olahraga di Kaltim berhenti. Kondisi tersebut, kata dia, perlu dihadapi dengan komunikasi dan dukungan bersama agar Porprov tetap dapat terlaksana.

“Kondisinya memang sama-sama terbatas. Karena itu yang dibutuhkan adalah saling memahami dan mendukung, bukan justru memperdebatkan kekurangan anggaran. Gubernur Kaltim juga memberikan apresiasi besar terhadap pelaksanaan Porprov ini,” katanya.

Dukungan Pemprov Kaltim, salah satunya terlihat dari penambahan alokasi anggaran Porprov. Semula anggaran berada di kisaran Rp20 miliar, kemudian bertambah menjadi sekitar Rp22,5 miliar.

“Anggaran yang diberikan Gubernur Kaltim kurang lebih Rp22,5 miliar. Sebelumnya hanya sekitar Rp20 miliar,” jelasnya.

Adapun lima cabor yang akan menyelenggarakan pertandingan secara mandiri yakni Korfball Indoor, Ski Air, Barongsai, Petanque dan Woodball.

Meski digelar mandiri, Dispora Kaltim meminta penyelenggaraan kelima cabor tetap mengikuti mekanisme Porprov sehingga hasil pertandingan, termasuk perolehan medali, dapat diperhitungkan dalam klasemen.

“Untuk lima cabang olahraga tersebut, kami meminta kepada pengurus agar perolehan medalinya tetap diakui dalam Porprov,” ungkapnya.

Pelaksanaan pertandingan juga tidak seluruhnya dipusatkan di Kabupaten Paser yang menjadi daerah utama penyelenggaraan Porprov. Sejumlah cabor akan berlangsung di luar Paser dengan mempertimbangkan kesiapan venue maupun kebutuhan pertandingan.

Dirinya mencontohkan hoki sebagai salah satu cabor yang pertandingannya digelar di luar Paser. Sementara lokasi cabor lainnya disesuaikan dengan kesiapan fasilitas dan penyelenggara.

Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran juga berdampak terhadap penyelenggaraan pesta olahraga tingkat provinsi di sejumlah daerah.

“Yang jelas, saat ini baru ada lima provinsi yang melaksanakan Porprov. Artinya kondisi ini berdampak ke banyak daerah. Kita tentu bersyukur apabila Kaltim tetap bisa melaksanakannya,” tukasnya.

Wacana Porprov Dua Tahun Sekali

Selain membahas kesiapan Porprov tahun ini, ia turut menanggapi usulan agar pesta olahraga tingkat provinsi tersebut ke depan dilaksanakan setiap dua tahun, dari pola saat ini yang berlangsung empat tahun sekali.

Menurutnya, pelaksanaan dua tahunan memiliki sejumlah keuntungan. Salah satunya menekan kebutuhan pembangunan fasilitas baru karena daerah dapat memanfaatkan venue olahraga yang telah tersedia.

“Kalau dilaksanakan dua tahun sekali, biaya juga bisa ditekan karena daerah tidak harus terus membangun fasilitas fisik. Venue yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Skema tersebut juga dinilai dapat menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Dengan jarak kompetisi yang lebih pendek, atlet mempunyai target pertandingan secara berkala sehingga intensitas latihan dapat dipertahankan.

“Intensitas atlet juga bisa tetap terjaga. Mereka tidak harus menunggu empat tahun. Dengan jarak dua tahun, atlet akan terus berlatih karena sudah memiliki target kejuaraan berikutnya,” jelasnya.

Meski demikian, ia menyebut tidak seluruh cabor harus masuk pada skema tersebut. Prioritas dapat diberikan kepada cabang olahraga yang mempunyai jenjang kompetisi jelas, terutama cabor yang dipertandingkan pada Olimpiade.

“Tidak harus seluruh cabang olahraga. Bisa diprioritaskan untuk cabang-cabang yang memang dipertandingkan di Olimpiade,” katanya.

Ia menambahkan, peningkatan pembinaan olahraga di Kaltim tidak dapat sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Dukungan sektor swasta juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet maupun penyelenggaraan kompetisi.

Ia pun mendorong perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi di Kaltim agar ikut berkontribusi terhadap perkembangan olahraga daerah.

“Pak Gubernur tentu memiliki keinginan kuat untuk memajukan olahraga. Tetapi tanggung jawabnya bukan hanya pemerintah provinsi. Perlu kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk perusahaan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari aktivitas usahanya di Kalimantan Timur, serta pihak lainnya,” pungkasnya. (*Yud)