Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menunggu surat persetujuan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), untuk menambah titik penyaluran Pertalite di sejumlah SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat memecah antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah titik.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan, persetujuan tersebut diharapkan turun dalam waktu dekat. Beberapa lokasi yang diusulkan antara lain SPBU di kawasan Batakan dan Manggar, Balikpapan Timur, serta Kebun Sayur.

“Insyaallah mudah-mudahan minggu ini turun surat persetujuannya, terutama yang ada di daerah Balikpapan Timur, di Batakan dan Manggar, termasuk juga di Kebun Sayur,” kata Rahmad.

Menurutnya, pembukaan sejumlah titik tersebut pada tahap awal akan difokuskan untuk kendaraan roda dua. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya Pemkot mengurai antrean Pertalite yang dinilai cukup panjang.

Rahmad menyebut, Pemkot juga terus mengevaluasi penerapan regulasi pembelian BBM bersubsidi yang telah diberlakukan. Evaluasi dilakukan dengan melihat manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat serta aktivitas ekonomi.

“Kalau lebih banyak manfaatnya, kita akan lakukan terus. Tapi kalau lebih mudaratnya, artinya menyusahkan masyarakat, ekonomi juga terganggu, para pengguna jalan umum juga terganggu, nah ini akan kita evaluasi,” ujarnya.

Ia mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan kondisi antrean sedikit lebih baik dibandingkan sebelum adanya pengaturan. Namun, Pemkot masih akan melihat perkembangan setelah sejumlah SPBU mendapat persetujuan menyalurkan Pertalite.

“Sedikit lebih baik dibanding yang awal-awal sebelum ada regulasi kita atur. Sambil kita lihat nanti,” katanya.

Rahmad tidak menutup kemungkinan pengaturan tersebut nantinya diperluas untuk kendaraan roda empat. Namun, langkah itu akan dilakukan setelah melihat kondisi antrean kendaraan roda dua dan dampak pembukaan titik penyaluran baru.

“Kalau nanti waktunya juga akan longgar, itu bisa kita masukkan nanti roda empat. Kita atur sebaiknya,” jelasnya.

Di sisi lain, Rahmad menegaskan, penambahan kuota Pertalite bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi antrean. Pemkot melihat adanya praktik pengetapan atau penyalahgunaan BBM subsidi sebagai salah satu persoalan yang turut memicu antrean.

“Penyebab lebih utama adalah seperti kalian lihat, banyaknya pengetap. Artinya penyalahgunaan minyak subsidi yang tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Rahmad menjelaskan, Pemkot memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurai persoalan pelayanan, tetapi penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Karena itu, Pemkot akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Satgas penyaluran BBM bersubsidi yang rencananya segera dibentuk.

“Untuk penindakan penyaluran BBM subsidi itu bukan ranahnya Wali Kota, itu ranahnya aparat. Kami akan mengurai bagaimana tingkat kenyamanan para pengendara untuk mendapatkan BBM ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Rahmad juga meminta masyarakat ikut memberikan informasi apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Ia turut mengimbau masyarakat yang melakukan pengetapan agar menghentikan praktik tersebut karena berdampak langsung terhadap pengguna BBM lainnya.

“Kalau bukan hak kita, jangan. Masih banyak rezeki yang jauh lebih baik yang bisa tanpa harus merugikan masyarakat,” katanya.

Selain mengusulkan penambahan kuota dan titik penyaluran Pertalite, Pemkot Balikpapan juga mendorong Pertamina untuk menambah SPBU, khususnya di wilayah yang membutuhkan pelayanan BBM lebih besar.

Rahmad mengatakan, sebagian besar SPBU di Balikpapan merupakan investasi swasta. Menurutnya, pertimbangan keuntungan membuat tidak semua wilayah mudah mendapatkan tambahan investasi SPBU.

Karena itu, Pemkot meminta Pertamina sebagai BUMN turut hadir membangun SPBU di wilayah Kalimantan, termasuk Balikpapan.

“Kami memintalah kepada Pertamina agar Pertaminanya hadir selaku perusahaan plat merah, BUMN, untuk membuat SPBU yang ada di wilayah Kalimantan, khususnya di Kota Balikpapan. Nah, itu kemarin sudah kami ajukan juga dengan Pertamina,” ujarnya.

Rahmad menyadari pengaturan distribusi BBM bersubsidi belum tentu dapat langsung menyenangkan seluruh masyarakat. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut diarahkan untuk meminimalkan antrean dan menjaga aktivitas warga tetap berjalan.

“Kami minta maaf kepada seluruh warga. Tetapi yang jelas kami ingin memberikan pelayanan yang nyaman. Tidak mudah, perlu dukungan semua pihak, termasuk dengan SPBU,” ujarnya. (Las)