Ketua IDI Balikpapan dr. Andi Sri Juliarty.(Foto: Dok. dr. Dio)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang semakin kuat di Balikpapan, ditambah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), membuat kebutuhan layanan kesehatan ikut meningkat.

Namun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balikpapan menilai persoalan dokter di Kota Minyak bukan terletak pada jumlah dokter umum yang kurang, melainkan distribusi tenaga medis yang belum merata serta ketimpangan dokter spesialis antar fasilitas kesehatan (faskes).

Ketua IDI Balikpapan dr. Andi Sri Juliarty mengatakan, berdasarkan rasio kebutuhan dokter yang digunakan Kementerian Kesehatan, Balikpapan saat ini justru telah memenuhi kebutuhan dokter umum.

Rasio tersebut menetapkan kebutuhan sekitar 0,81 dokter per 1.000 penduduk atau setara satu dokter untuk setiap 1.234 penduduk.

Dengan jumlah penduduk Balikpapan sekitar 770.047 jiwa, kebutuhan dokter umum diperkirakan mencapai 625 orang. Sementara saat ini terdapat sekitar 633 dokter umum yang berpraktik di Balikpapan.

"Balikpapan tidak kekurangan dokter umum. Kalau menggunakan rasio dari Kementerian Kesehatan, dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 770.047 jiwa, dibutuhkan 625 dokter umum. Saat ini ada 633 dokter umum," jelasnya, pada hari Kamis, 10 September 2026.

Selain dokter umum, saat ini terdapat sekitar 316 dokter spesialis di Balikpapan. Meski demikian, kebutuhan di sejumlah bidang spesialisasi masih menjadi perhatian.

IDI mencatat beberapa layanan spesialis yang masih membutuhkan penguatan, terutama untuk penanganan kasus bedah jantung anak, onkologi, hematologi, dan geriatri.

Menurutnya, jumlah dokter yang secara keseluruhan mencukupi belum otomatis membuat pelayanan kesehatan di setiap fasilitas berjalan optimal.

Sebab, dokter umum maupun dokter spesialis belum tersebar secara merata. Bahkan, terdapat jenis spesialisasi tertentu yang masih terkonsentrasi di satu fasilitas kesehatan, sementara fasilitas lainnya belum memiliki dokter dengan kompetensi serupa.

"Kita cukup dari sisi jumlah dokter umum, tetapi distribusinya belum merata. Begitu juga distribusi jenis spesialisasi yang masih menumpuk di satu faskes dan kurang atau belum ada di faskes lainnya. Ini yang membuat terasa kurang di satu faskes," ujar dr. Dio sapaan akrab dr. Andi Sri Juliarty.

Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi beban kerja dokter. Ketika jumlah dokter di suatu fasilitas terbatas, pelayanan dapat terasa lebih padat, terutama saat dokter harus meninggalkan pelayanan untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi.

Dokter, kata dia, secara berkala perlu mengikuti seminar, workshop, kongres, fellowship maupun berbagai pertemuan ilmiah. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter.

"Dokter juga perlu cuti atau izin untuk mengikuti pelatihan, seminar, workshop, kongres dan pertemuan ilmiah lainnya. Secara insidentil, ini kadang membuat pelayanan nampak kosong jika tidak ada pengganti," katanya.

Untuk menjaga ketersediaan dokter sekaligus memenuhi kebutuhan yang masih kurang, IDI mendorong pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan mengambil sejumlah langkah.

Di antaranya mengusulkan kebutuhan dokter umum maupun dokter spesialis melalui rekrutmen calon aparatur sipil negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah kota bersama manajemen rumah sakit juga didorong memberikan rekomendasi pendidikan dokter spesialis sesuai kebutuhan layanan kesehatan di Balikpapan.

Selain itu, upaya pemenuhan SDM dokter dapat dilakukan dengan menerima dokter berstatus aparatur sipil negara yang pindah wilayah kerja, mendukung program pendidikan dokter di sejumlah universitas di Kalimantan Timur, serta memanfaatkan program beasiswa pendidikan (Gratis Poll) kedokteran dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

IDI menilai strategi pemenuhan dokter tidak cukup hanya dengan menambah jumlah tenaga medis. Dokter yang sudah ada juga perlu dipertahankan agar tidak berpindah ke daerah lain.

Untuk itu, pemerintah dan manajemen fasilitas kesehatan swasta perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk alat kesehatan, obat-obatan serta fasilitas penunjang pelayanan.

Jumlah dokter juga perlu disesuaikan dengan beban pelayanan agar tenaga medis dapat bekerja dalam jam kerja yang wajar dan terhindar dari kelelahan berlebihan.

"Perlu disiapkan jumlah SDM dokter yang cukup agar dapat bekerja sesuai jam kerja normal dan tidak burnout. Selain itu, anggaran gaji, tunjangan atau jasa medis juga harus sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya," ujarnya.

Upaya mempertahankan dokter juga dapat dilakukan melalui dukungan terhadap peningkatan kompetensi, seperti seminar, workshop, fellowship dan pendidikan dokter spesialis.

Hal tersebut dinilai penting karena perkembangan ilmu kedokteran dan perubahan pola penyakit menuntut dokter, untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. (Las)