Sekda Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti. Kamis (03/09/2026). (Foto:Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat kesiapsiagaan hingga tingkat kelurahan.

Tak hanya mengandalkan penanganan saat bencana terjadi, Pemkot Samarinda menyiapkan anggaran khusus yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak di lapangan.

Sebanyak Rp 10 juta dialokasikan untuk setiap kelurahan melalui pos Belanja Tak Terduga (BTT).

Anggaran ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen cepat untuk menghadapi persoalan yang muncul selama kondisi kemarau, mulai dari kebutuhan air hingga penanganan kebakaran lahan.

Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menegaskan keberadaan anggaran tersebut harus diikuti dengan pengelolaan yang tepat.

“Anggaran ini disiapkan untuk kondisi yang memang membutuhkan penanganan segera. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar berdasarkan kebutuhan di lapangan,” ujar Neneng, Kamis (3/9/2026).

Ia meminta jajaran pemerintahan di wilayah tidak menunggu persoalan membesar, lalu mengambil tindakan.

“Lurah dan camat harus mengetahui situasi wilayahnya. Kalau ada persoalan air atau potensi kebakaran, jangan menunggu sampai kondisinya semakin parah,” katanya.

Kewaspadaan ini menjadi penting karena musim kering tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan potensi munculnya titik api.

Pemkot Samarinda mendorong pengawasan di kawasan yang memiliki potensi mengalami kebakaran.

“Pencegahan harus dilakukan dari awal. Jangan sampai ketika api sudah membesar, baru semua bergerak,” ucap Neneng.

Pemkot Samarinda juga menetapkan periode tanggap darurat mulai 25 Agustus sampai 7 September 2026.

Penetapan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan mempercepat langkah penanganan, apabila kondisi di lapangan membutuhkan intervensi.

Di tengah ancaman kekeringan, persoalan air menjadi perhatian tersendiri.

Pemerintah harus memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan air, sementara kebutuhan sektor pertanian juga tidak boleh diabaikan.

Pasokan air darurat disiapkan untuk membantu lahan pertanian yang mulai menghadapi keterbatasan air.

“Pertanian juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kekurangan air membuat tanaman masyarakat tidak bisa bertahan dan akhirnya mengalami gagal panen,” katanya.

Pada sektor penyediaan air, Perumdam Tirta Kencana Samarinda melakukan pemantauan terhadap kondisi pasokan secara berkala.

Pemantauan dilakukan secara real time sehingga perubahan kondisi sumber maupun distribusi air dapat diketahui lebih cepat.

“Situasi air terus kami monitor. Perubahan debit maupun kondisi pasokan harus segera diketahui agar langkah berikutnya bisa langsung dilakukan,” kata pihak Perumdam Tirta Kencana.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda, Suwarso memperkuat kesiapan menghadapi kemungkinan meningkatnya karhutla.

Pemetaan sumber air menjadi salah satu pekerjaan yang dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan.

“Kami tidak hanya melihat lokasi yang rawan kebakaran. Sumber air yang bisa digunakan untuk pemadaman juga kami petakan,” ujar Suwarso.

Sumber air yang dipetakan tidak terbatas pada fasilitas pemerintah.

Sejumlah sumur masyarakat hingga void bekas tambang turut masuk dalam pemetaan.

Keberadaan sumber air alternatif dinilai penting karena operasi pemadaman membutuhkan pasokan yang cukup, terutama ketika kebakaran terjadi jauh dari jaringan air.

Namun, kondisi di lapangan menghadirkan tantangan lain.

Sejumlah sumur warga dengan kedalaman sekitar 40 sampai 50 meter berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air ketika kemarau berlangsung panjang.

“Kalau kemarau semakin panjang, sumber air juga menjadi persoalan. Karena itu, kami harus menyiapkan alternatif sejak sekarang,” kata Suwarso.

Di sisi pencegahan, masyarakat kembali diingatkan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Kondisi vegetasi yang kering membuat api lebih mudah menyebar dan dapat berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan.

“Sekecil apa pun sumber api harus diwaspadai. Masyarakat jangan melakukan pembakaran karena risikonya sangat besar dalam kondisi seperti sekarang,” tuturnya.

Penanganan karhutla juga tidak berhenti pada pemadaman.

Aspek hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan kebakaran turut berjalan.

BPBD Samarinda menyebut terdapat 6 orang yang tengah menjalani proses hukum berkaitan dengan dugaan pembakaran lahan.

“Proses hukum tetap berjalan. Ini penting supaya masyarakat memahami bahwa membakar lahan bukan tindakan yang bisa dianggap sepele,” ujarnya.

Pemerintah berharap kombinasi antara kesiapan anggaran, penguatan sumber air, pengawasan wilayah dan penindakan dapat menekan dampak El Nino di Samarinda.

Masyarakat juga diminta tidak hanya menjadi penerima penanganan ketika bencana terjadi, tetapi ikut mengambil peran dalam pencegahan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan potensi kebakaran,” ucapnya. (Abi)