Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung.(Foto:Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Persoalan keterbatasan Pertalite di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan DPRD. Kuota yang disetujui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) disebut jauh di bawah usulan Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga dikhawatirkan memperparah antrean dan berdampak pada daya beli masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, mengatakan Pemkot Balikpapan sebelumnya mengusulkan kuota Pertalite sekitar 177.000 kiloliter (KL). Namun, kuota yang disetujui hanya sekitar 50.000 KL atau sekitar 37 persen dari usulan.

Menurut Andi Arif Agung, kondisi tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat Balikpapan. Terlebih, antrean Pertalite masih terjadi meski kuota tahun sebelumnya juga dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan.

"Pertalite kita usulkan 177.000 KL, tetapi yang disetujui tidak sampai 50 persen, hanya 37 persen," kata Andi Arif Agung kerap disapa A3, pada hari Selasa (1/9/2026).

Politisi Partai Golkar menilai keterbatasan pasokan BBM bersubsidi tidak hanya menjadi persoalan kendaraan yang kesulitan mendapatkan bahan bakar. Dampak lanjutannya dapat merembet ke sektor distribusi dan harga kebutuhan pokok.

A3 mengingatkan, ketika akses terhadap BBM terbatas, biaya distribusi barang berpotensi meningkat. Kondisi itu pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat.

"Kita harus mengukur daya beli masyarakat ketika kondisi bahan bakar seperti ini terbatas. Kita tidak bisa membiarkan daya beli masyarakat semakin rendah, sementara harga kebutuhan semakin naik," ujarnya.

A3 juga mempertanyakan alasan penambahan maupun pengaturan SPBU jika persoalan utamanya justru berada pada keterbatasan kuota. Menurut dia, penambahan fasilitas SPBU tidak otomatis menyelesaikan antrean apabila volume Pertalite yang dialokasikan untuk Balikpapan tidak bertambah.

"Percuma SPBU ditambah. Coba isi semua SPBU yang ada di Kota Balikpapan untuk Pertalite. Pertanyaannya, ada tidak kuotanya?" tegasnya.

Ia menyebut dari 17 SPBU yang ada di Balikpapan, baru lima SPBU yang mendapatkan Pertalite dalam pengaturan yang dibahas. Namun, menurutnya, persoalan utama tetap terletak pada ketersediaan kuota.

A3 bahkan membandingkan kondisi Balikpapan dengan sejumlah kota lain seperti Yogyakarta dan Surabaya. Ia meminta pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat Balikpapan tidak terabaikan, terlebih kota ini merupakan salah satu daerah penting dalam sektor energi nasional.

"Pertamina dibangun di Kota Balikpapan. Kita berharap masyarakat Balikpapan mendapatkan pasokan seperti itu. Pada akhirnya Pertalite kita habis," katanya.

Ia meminta persoalan tersebut segera dicarikan solusi bersama, termasuk memperjelas kebutuhan riil Pertalite hingga akhir tahun. "Kalau kita mau berharap sampai bulan Desember, ada tidak Pertalite kita?" ujarnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Region Manager Retail Sales Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, mengatakan hasil pembahasan bersama Pemerintah Kota Balikpapan akan dilaporkan kepada pimpinan Pertamina.

Selanjutnya, usulan penyesuaian kuota akan dibawa ke BPH Migas selaku regulator BBM bersubsidi.

"Berita acara ini akan kami laporkan kepada pimpinan kami untuk diusulkan kepada BPH Migas sebagai regulator BBM subsidi," kata Addieb.

Ia menjelaskan, penetapan kuota BBM subsidi maupun penentuan SPBU yang mendapatkan alokasi merupakan kewenangan BPH Migas. Pertamina dalam hal ini berperan sebagai operator yang menyalurkan BBM sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurut Addieb, pengajuan perubahan kuota juga memerlukan koordinasi pemerintah daerah. Sebab, pemerintah kota menjadi pihak yang mengajukan kebutuhan tersebut kepada BPH Migas.

"Forum seperti ini, koordinasi dengan pemerintah daerah, sangat perlu karena pengajuan ke BPH Migas aturannya adalah pemerintah kota, bukan kami," jelasnya.

Addieb membenarkan kuota Pertalite yang disetujui BPH Migas untuk Balikpapan berada di kisaran 50.000 KL, jauh lebih rendah dibandingkan usulan sekitar 177.000 KL.

Namun, ia menegaskan penentuan besaran kuota bukan kewenangan Pertamina. Besaran kuota BBM subsidi ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan fiskal negara karena BBM tersebut mendapatkan subsidi.

"Untuk kuota sendiri dari negara itu punya perhitungan karena ini barang subsidi, tentunya berkaitan dengan APBN dan fiskal negara. Penentuan kuota bisa naik dan turun, bukan ranah kami yang menjawab," ujarnya.

Meski demikian, Pertamina memastikan akan menyalurkan stok yang tersedia sesuai ketentuan apabila terdapat perubahan atau penambahan kuota.

"Ketika dalam dinamikanya ada penyesuaian atau ada evaluasi seperti saat ini, untuk penambahan pasti diusulkan dalam forum seperti saat ini," kata Addieb.

Ia juga memastikan stok Pertalite di Terminal Balikpapan dalam kondisi aman. Pertamina menyatakan kesiapan sarana dan prasarana untuk menyalurkan BBM sesuai kuota yang ditetapkan. "Stok kita di Terminal Balikpapan aman. Sesuai kebutuhan, kita bisa salurkan sesuai aturan," terangnya. (Las)