Gubernur Kaltim, Rudy Masud saat menerima penghargaan.(Foto: Biro Adpim)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meraih dua penghargaan pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan yang digelar di Balikpapan, Rabu (3/9/2026).

Kaltim menempati peringkat pertama tingkat provinsi pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Penghargaan serupa juga diraih kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan.

Apresiasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan CNN Indonesia tersebut diberikan berdasarkan sejumlah indikator kinerja pemerintah daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengatakan dua penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama pada sektor kesehatan dan pendidikan.

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dengan dua prestasi terbaik yang mampu kita raih malam ini. Ke depan, kita harus meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kita,” katanya.

Menurutnya, capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran Pemprov Kaltim berpuas diri. Penghargaan justru harus menjadi dorongan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan memastikan program pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Pemprov Kaltim selama ini menjalankan sejumlah kebijakan pada sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk melalui Program Gratispol yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Ia berharap, penghargaan pemerintah daerah berprestasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang agar memperkuat kerja sama antardaerah di Kalimantan.

“Kami berharap Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 ini tidak hanya menjadi ajang pemberian penghargaan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun Kalimantan,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi penting, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan pembangunan. Menurutnya, permasalahan maupun inovasi yang muncul di suatu daerah dapat menjadi bahan pembelajaran bersama.

“Ketika satu daerah menghadapi persoalan, seluruh pemerintah daerah harus duduk bersama mencari solusi. Begitu juga ketika ada daerah yang menemukan inovasi, daerah lainnya harus saling belajar dan memperkuat,” katanya.

Dirinya juga mengingatkan besarnya peluang pembangunan di Kalimantan harus dapat dimanfaatkan secara bersama agar manfaatnya tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu.

“Ketika peluang besar hadir di Kalimantan, maka semua harus mampu mengambil peran bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Tidak hanya Pemprov Kaltim, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim turut membawa pulang penghargaan.

Kota Bontang meraih juara I tingkat kota pada kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta juara I kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.

Kota Samarinda memperoleh dua juara II tingkat kota, yakni kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan serta Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga menempati posisi juara II tingkat kabupaten untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.

Sementara Kota Balikpapan meraih juara II tingkat kota kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri. Kabupaten Paser berada di posisi juara III tingkat kabupaten pada kategori yang sama.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, penilaian pemerintah daerah berprestasi menggunakan berbagai indikator yang berkaitan dengan kinerja kepala daerah.

“Penilaian tidak jauh dari indikator kinerja kepala daerah. Mulai dari inflasi, penurunan pengangguran, stunting, kemiskinan, kreativitas dalam PAD, penerapan SPM, dan lain-lain,” ungkapnya.

Menurutnya, pemberian apresiasi diperlukan agar mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja sekaligus melahirkan inovasi dalam pelayanan publik. Ia menilai selama ini terdapat banyak kepala daerah yang menghasilkan terobosan, tetapi belum mendapatkan eksposur yang memadai.

Secara nasional, penilaian dibagi dalam enam regional, yakni Sumatra, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku/Maluku Utara/NTB/NTT, serta Papua.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan Bima Arya Sugiarto, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, serta para kepala daerah se-Kalimantan. (*Yud)