Aksi unjuk rasa damai dalam bentuk mimbar bebas berlangsung di Tugu Manuntung, Jalan Waluyo Puspoyudo, pada hari Jumat (28/8/2026) sore.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Balikpapan menggelar aksi unjuk rasa damai dalam bentuk mimbar bebas di Tugu Manuntung, Jalan Waluyo Puspoyudo, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Jumat (28/8/2026) sore.

Dalam aksi yang berlangsung mulai sekitar pukul 17.00 Wita tersebut, mahasiswa membawa foto Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan, Indonesia Tidak Baik-Baik Saja, Bencana Datang Negara Jangan Hilang.

Koordinator Lapangan aksi, Helmy Febrian, mengatakan mimbar bebas tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik, sekaligus mengawal sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Salah satu persoalan yang disoroti ialah ketersediaan air bersih. Menurut Helmy, memasuki musim kemarau masih terdapat masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih.

“Seharusnya PDAM telah memiliki langkah mitigasi dan antisipasi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau,” kata Helmy.

Mahasiswa juga menyoroti pengawasan terhadap kendaraan berat. Mereka mengaku masih menemukan truk-truk besar melintas di kawasan Kilometer (Km), meski telah terdapat aturan mengenai pembatasan kendaraan berat.

BEM se-Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan bersama Satpol PP memastikan penerapan Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait kendaraan berat benar-benar dilakukan serta diawasi di lapangan.

Selain itu, mahasiswa menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka mempertanyakan masih munculnya kasus keracunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.

Mahasiswa meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi hingga mekanisme pengawasan, agar program tersebut benar-benar aman dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Persoalan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga masuk dalam sorotan. BEM menilai penentuan lokasi koperasi harus mempertimbangkan akses masyarakat, kelayakan lokasi dan keberlanjutan operasional.

“Jangan sampai program yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Helmy.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mengangkat persoalan BBM, khususnya Pertalite. Mereka menilai antrean BBM masih menjadi persoalan yang harus segera diantisipasi, terlebih Balikpapan dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki sejarah panjang industri minyak.

Helmy meminta Pertamina mengambil langkah preventif untuk mengantisipasi kelangkaan maupun gangguan distribusi BBM. Mahasiswa juga meminta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi diperkuat, agar penyalurannya lebih merata dan tepat sasaran.

Mahasiswa menilai fungsi penegakan Perda dan Perkada perlu diperkuat karena dampaknya dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

“Satpol PP memiliki tugas menegakkan Perda dan Perkada. Kinerja Satpol PP perlu dipertanyakan karena masyarakat belum merasakan secara nyata pelaksanaan tugas dan fungsinya,” kata Helmy.

Mahasiswa juga menyinggung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Mereka meminta penanganan karhutla dilakukan secara serius dan transparan serta tidak dipengaruhi kepentingan kelompok maupun elite politik.

Helmy mengatakan mahasiswa perlu kembali aktif melakukan kajian, membangun kesadaran kritis, serta menyampaikan kritik berdasarkan data dan kepentingan masyarakat.

“Kami ingin BEM se-Balikpapan kembali bangkit dan konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. Kritik terhadap pemerintah harus dilakukan secara konstruktif, objektif, dan terarah agar dapat mendorong perbaikan kebijakan,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan STIS Hidayatullah Balikpapan menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.

Selain persoalan BBM, mahasiswa menyoroti pendidikan, khususnya kesempatan dan regenerasi bagi guru lokal untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan di Balikpapan.

Mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap keselamatan pengguna jalan, terutama jalur Km 4 hingga Km 28. Persoalan kendaraan berat yang melintas di wilayah Balikpapan kembali menjadi salah satu tuntutan.

Mahasiswa turut mempertanyakan penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran RSUD Beriman yang menurut mereka mencapai lebih dari Rp100 miliar. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan secara transparan mengenai penggunaan anggaran tersebut kepada masyarakat.

Di sektor lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah memperhatikan dampak pembangunan PT Cahaya Putra Gemilang/Plaza 88 serta memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat.

Sementara dalam bidang pendidikan, mahasiswa menuntut pelaksanaan dan penyaluran Beasiswa Gratispol dilakukan secara transparan, terbuka, dan tepat sasaran. Mereka juga meminta pemerintah dan DPRD, baik di tingkat Kota Balikpapan maupun Provinsi Kalimantan Timur, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.

BEM se-Balikpapan menegaskan aksi tersebut bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi juga menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Mahasiswa juga menyinggung perkembangan sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara yang ditangani Kejaksaan Agung serta pembahasan RUU Perampasan Aset.

Perwakilan STIMIK Borneo Balikpapan turut mengajak mahasiswa mengawal persoalan yang berkaitan dengan Jampidsus. Momentum kemerdekaan, menurut mereka, harus menjadi semangat untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawal penegakan hukum.

Setelah menyampaikan aspirasi di Tugu Manuntung, massa aksi kemudian bergerak menuju Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Simpang Tiga Balikpapan Center (BC). Di lokasi tersebut, massa melakukan foto bersama sekaligus memasang spanduk sebagai bagian dari rangkaian aksi. (Las)