• Jum'at, 04 September 2026
logo
DPRD Provinsi Kalimantan Timur



Rapat koordinasi penanganan El-Nino bersama Walikota Samarinda. Jumat (21/08/2026).(Foto: Humas Pemkot)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat langkah menghadapi ancaman El Nino ekstrem dengan mengarahkan anggaran berdasarkan persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan.

Kebijakan ini diterapkan melalui pendekatan belanja masalah dengan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI).

Setiap program yang dijalankan dituntut memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, ancaman kemarau panjang tidak bisa dihadapi dengan program yang hanya bersifat rutin.

Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu mengetahui persoalan yang muncul sebelum menentukan bentuk intervensi dan anggaran.

“Yang kita butuhkan sekarang bukan sekadar kegiatan, tetapi penyelesaian masalah. Kita harus tahu apa persoalannya, bagaimana solusinya, kemudian memastikan hasilnya bisa diukur,” kata Andi Harun, Jumat (21/8/2026).

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan penggunaan anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi krisis air, karhutla dan gangguan terhadap sektor pangan.

Sejumlah risiko menjadi perhatian dalam koordinasi lintas sektor tersebut, mulai dari potensi gangguan pelayanan publik, meningkatnya kebakaran hutan dan lahan, penurunan luas panen padi, hingga ancaman intrusi air asin pada sungai utama.

Untuk memperkuat ketahanan air, Pemkot Samarinda mulai memetakan sejumlah sumber air alternatif, termasuk sumur bor dan kawasan rawa.

Pemerintah juga menggunakan teknologi satelit untuk mengidentifikasi kolam bekas tambang yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi.

Namun, pemanfaatan air dari kolam eks tambang tetap harus melalui pengujian kualitas.

Pemerintah tidak ingin sumber air yang tersedia justru menimbulkan persoalan baru, apabila digunakan tanpa pemeriksaan ilmiah.

“Semua sumber air alternatif harus diverifikasi. Jangan sampai kita mengejar ketersediaan air tetapi mengabaikan aspek keamanan dan kualitasnya,” tuturnya.

Program bantuan pompa air untuk kelompok tani juga akan diperketat.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diminta memastikan terlebih dahulu keberadaan sumber air di lokasi calon penerima melalui pengecekan langsung.

Langkah ini dilakukan agar bantuan yang disalurkan benar-benar dapat berfungsi dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, bukan hanya berdasarkan usulan administratif.

Sementara itu, Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso mengatakan, ancaman El Nino perlu diantisipasi sejak dini karena kondisi kering dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah.

Berdasarkan catatan BPBD Kota Samarinda, hingga saat ini telah terjadi 72 kejadian karhutla dengan luas area terbakar sekitar 90 hektare.

Sebagian besar kejadian tersebut, yakni sekitar 99 persen, dipicu faktor kelalaian manusia.

“Data kejadian yang kami miliki menunjukkan faktor manusia masih sangat dominan dalam kasus karhutla. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan petugas, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat,” ujar Suwarso.

Menurutnya, kondisi cuaca yang semakin kering dapat membuat api lebih cepat menyebar apabila terjadi pembakaran terbuka.

Maka itu, kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan, terutama di wilayah yang memiliki potensi titik api.

BPBD Samarinda juga terus mendorong penguatan koordinasi dengan perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga pada upaya mencegah munculnya titik api baru.

Suwarso menambahkan, kesiapsiagaan terhadap El Nino harus dilakukan secara menyeluruh karena dampaknya dapat berlanjut pada persoalan lain setelah musim kemarau berakhir.

“Antisipasi harus dilakukan dari sekarang. Kita tidak hanya memikirkan bagaimana menghadapi kekeringan, tetapi juga harus menghitung kemungkinan munculnya bencana lanjutan ketika kondisi cuaca berubah,” katanya.

Berdasarkan data BMKG terbaru menunjukkan indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) berada pada angka +2,77, sementara anomali suhu permukaan laut Pasifik mencapai 2,18.

Kondisi ini menjadi salah satu indikator penguatan El Nino yang diperkirakan dapat bertahan hingga awal 2027.

Pemkot Samarinda kini menempatkan pencegahan karhutla, ketahanan air, pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan bencana sebagai bagian penting dari strategi menghadapi dampak El Nino. (Abi)



Pasang Iklan
Top