
Kepala Wilayah Perum BULOG Kanwil Kaltimtara, Musazdin Said bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas saat Gerakan Pangan Murah, Jumat (14/8/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)
BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara) masih memiliki sekitar 4.000 ton beras yang siap disalurkan di Kalimantan Timur untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama di tengah periode paceklik dan ancaman El Nino.
Ketersediaan stok tersebut menjadi modal penting untuk memperluas intervensi pemerintah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), yang kini semakin masif digelar di berbagai wilayah Kaltim.
Kepala Wilayah Perum BULOG Kanwil Kaltimtara, Musazdin Said, mengatakan GPM menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan harga komoditas pangan. “Kita melihat, setiap pelaksanaan penjualan atau GPM ini disambut sangat antusias oleh masyarakat,” kata Musazdin, saat hadiri Kegiatan GPM di Polsek Selatan, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, intervensi melalui GPM mulai memberikan dampak terhadap harga beras di sejumlah wilayah. Harga beras disebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan komoditas lainnya setelah kegiatan pasar murah digelar.
“Adanya kegiatan intervensi atau pengendalian harga melalui Gerakan Pangan Murah ini, sedikit ada penurunan di harga beras itu sendiri,” ujarnya.
Musazdin mengatakan BULOG masih memiliki ruang cukup besar untuk melakukan penyaluran beras dalam rangka menjaga inflasi daerah.
“Saat ini untuk Kalimantan Timur, stok yang kita masih bisa salurkan kurang lebih 4.000 ton. Jadi masih sangat besar peluang untuk terus melaksanakan dalam rangka menjaga inflasi, khususnya beras,” jelasnya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat mulai memasuki periode yang disebut sebagai musim paceklik. Selain itu, potensi El Nino dalam jangka panjang juga menjadi faktor yang harus diantisipasi dalam menjaga ketersediaan pangan.
BULOG pun tidak hanya mengandalkan penyaluran di wilayah perkotaan. Distribusi GPM juga menyasar daerah yang memiliki tantangan geografis cukup berat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai yang berada di kawasan perbatasan.
Musazdin mengatakan GPM telah dilaksanakan di kedua wilayah tersebut sejak awal Agustus. Respons masyarakat terhadap beras SPHP, beras premium, minyak goreng dan komoditas lainnya disebut sangat tinggi.
“Untuk daerah yang terjauh yakni Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini sudah ada pelaksanaan-pelaksanaan GPM. Luar biasa sambutannya untuk penjualan beras SPHP dan beras premium,” katanya.
Upaya tersebut menjadi semakin penting karena kondisi muka air Sungai Mahakam di wilayah tersebut sedang surut. Kondisi geografis dan akses transportasi membuat distribusi bahan pokok ke wilayah pedalaman membutuhkan dukungan khusus.
BULOG bersama Bank Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan dan Polda Kaltim bahkan tengah menyiapkan pelaksanaan GPM lanjutan yang direncanakan pada 20 Agustus.
“Ini dalam rangka seperti kita ketahui bahwa saat ini terjadi surut di Sungai Mahakam Ulu, terutama di daerah Long Apari dan Long Pahangai yang di daerah perbatasan. Sehingga memang kita harus mensupport,” ujarnya.
Selain menyiapkan komoditas, dukungan transportasi serta pengawalan dan keamanan juga dipersiapkan untuk memastikan distribusi pangan dapat mencapai masyarakat.
Sementara itu, dalam GPM yang digelar serentak di wilayah Kaltim, BULOG turut memasok sejumlah komoditas pangan untuk masyarakat.
Musazdin menyebut total beras SPHP yang disiapkan mencapai 20 ton, ditambah sekitar 700 kilogram beras premium, 1.000 liter minyak goreng, serta sekitar 700 kilogram gula pasir.
GPM tersebut merupakan hasil kolaborasi BULOG dengan Polda Kaltim, pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan pemangku kepentingan lainnya.
“Memang intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini di bulan Agustus ini sangat tinggi karena ada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita upayakan bahwa merdeka ini juga adanya merdeka pangan,” ungkap Musazdin.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltim Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas mengatakan GPM merupakan bagian dari evaluasi rutin Satgas Pangan terhadap kondisi harga, inflasi dan ketersediaan bahan pokok.
Pemantauan dilakukan setiap hari, sedangkan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan langkah intervensi yang diperlukan.
“Satgas Pangan Polda melakukan evaluasi setiap minggunya terkait inflasi, situasi harga dan ketersediaan bahan pokok penting,” kata Bambang.
Selain memastikan harga dan stok, Polda Kaltim juga melakukan pengawasan terhadap kualitas komoditas pangan. Petugas mengambil sampel produk saat melakukan pemantauan di lapangan dan dapat mengirimkannya ke Laboratorium Forensik (Labfor) untuk pemeriksaan.
Bambang menegaskan pengawasan tersebut juga diarahkan untuk mencegah penyalahgunaan barang bersubsidi. “Setiap kita turun ke lapangan kita ambil sampel. Sampel kita kirim ke Labfor,” ujarnya.
Ia mengingatkan pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan komoditas bersubsidi.
“Saya minta tidak ada yang sedikit pun melakukan pelanggaran maupun kejahatan terkait dengan subsidi. Itu atensi. Setiap ada nanti yang terkait subsidi, maka kita akan tindak tegas,” tegasnya.
Adanya stok beras yang masih mencapai sekitar 4.000 ton dan perluasan GPM hingga wilayah perbatasan, BULOG bersama Satgas Pangan berupaya memastikan intervensi pangan tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki tantangan distribusi paling berat. (Las)