- Rabu, 12 Agustus 2026
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas
BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com)): Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat strategi pengendalian inflasi dengan membangun kerja sama pasokan pangan bersama dua daerah penghasil komoditas, yakni Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kerja sama antardaerah tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama yang dirangkai dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, yang berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, pada hari Selasa (11/8/2026).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas
"Kita harus saling memperkuat melalui kolaborasi dalam menjaga kelancaran distribusi, menjamin ketersediaan pasokan, dan memperpendek rantai pasok pangan," kata Rahmad.
Menurutnya, kebutuhan pangan masyarakat Balikpapan tidak dapat hanya dipenuhi dari produksi dalam kota. Karena itu, kepastian pasokan dari daerah sentra produksi menjadi salah satu kunci menjaga harga tetap stabil.
Dalam kerja sama tersebut, Kabupaten Karo memiliki posisi strategis karena dikenal sebagai salah satu sentra hortikultura yang menghasilkan sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, tomat, kentang, kubis, wortel, dan bawang.
Sementara Kabupaten Bulukumba memiliki potensi pada sektor perikanan, peternakan, dan pertanian yang dapat mendukung kebutuhan pangan masyarakat Balikpapan.
Rahmad mengatakan kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Pemerintah daerah perlu menindaklanjutinya melalui penguatan jaringan distribusi, pertukaran informasi mengenai produksi dan harga, serta evaluasi secara berkala.
"Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata melalui penyusunan rencana kerja, penguatan jejaring distribusi, pertukaran informasi produksi dan harga, serta evaluasi berkala," ujarnya.
Langkah tersebut dinilai semakin penting karena tekanan inflasi masih perlu diwaspadai. Hingga Juli 2026, inflasi Balikpapan tercatat 0,25 persen secara bulanan atau month to month (mtm), sedangkan secara tahunan mencapai 3,06 persen atau year on year (yoy).
Angka inflasi tahunan Balikpapan tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional, namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 2,88 persen. Sementara inflasi tahun kalender Balikpapan hingga Juli 2026 tercatat 2,50 persen.
Rahmad menyebut tekanan harga dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, kenaikan harga minyak dunia, fluktuasi nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya logistik hingga kenaikan harga bahan baku.
Di sisi lain, tantangan pasokan pangan juga berpotensi meningkat akibat kondisi cuaca dan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Risiko musim kemarau panjang dan dampak El Niño terhadap produksi pertanian menjadi faktor yang perlu diantisipasi bersama.
Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan seiring bertambahnya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Selama ini, Pemkot Balikpapan bersama TPID telah menjalankan sejumlah langkah pengendalian inflasi, antara lain Gerakan Pangan Murah, pasar murah, operasi pasar, penyebaran bibit hortikultura, pemantauan harga harian, penguatan kios penyeimbang, hingga business matching dengan pelaku usaha dan kelompok tani.
Rahmad menegaskan sinergi dengan daerah pemasok akan terus diperkuat agar Balikpapan memiliki rantai pasok pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
"Kita berharap dapat membangun rantai pasok pangan yang lebih pendek, distribusi yang lebih efisien, harga yang lebih stabil, dan kepastian pasokan yang berkelanjutan," katanya.
Melalui pola kerja sama tersebut, pemerintah berharap manfaatnya tidak hanya dirasakan antarpemerintah daerah, tetapi bermuara pada masyarakat melalui ketersediaan pangan yang terjaga, harga yang lebih terjangkau, serta kualitas komoditas yang tetap baik. (Las)
