Ketua Tim Penggerak PKK Kota Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Masud.(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus memperkuat upaya penanganan stunting dengan memetakan wilayah yang memiliki kasus tertinggi. Pendataan yang dilakukan hingga tingkat lapangan dinilai menjadi kunci, untuk mengetahui daerah yang membutuhkan intervensi lebih intensif.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Balikpapan, Hj Nurlena Rahmad Masud, mengatakan prevalensi stunting di Balikpapan sempat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dari sekitar 22,3 persen, angka tersebut turun menjadi 18 persen, kemudian kembali menurun hingga sekitar 15 persen.

Namun, hasil pendataan terbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus. Meski demikian, menurut Nurlena, angka tersebut masih berada di bawah capaian awal sehingga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat penanganan di lapangan.

"Temuan yang meningkat bukan berarti penanganan kita gagal. Justru dengan semakin banyak temuan, kami bisa mengetahui wilayah mana saja yang membutuhkan perhatian lebih," ujarnya, pada hari Selasa, 4 Agustus 2026.

Ia menjelaskan, pendataan dilakukan secara aktif oleh kader PKK dan kader Posyandu yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Tim turun langsung ke masyarakat untuk mendeteksi anak berisiko stunting sekaligus memberikan edukasi kepada keluarga.

Menurut Nurlena, banyaknya kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa petugas bekerja aktif melakukan penelusuran, bukan menunggu laporan dari masyarakat.

"Dengan turun langsung ke lapangan, kami bisa mengetahui titik-titik yang paling banyak ditemukan kasus stunting sehingga penanganannya bisa lebih tepat sasaran," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan, wilayah Balikpapan Barat menjadi salah satu kawasan yang masih memerlukan perhatian lebih, termasuk sejumlah permukiman di kawasan Sidodadi dan sekitarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kota Balikpapan belum membentuk satuan tugas khusus. Sebagai gantinya, penanganan stunting diperkuat melalui kolaborasi kader PKK, Posyandu, relawan, komunitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta masyarakat yang bergerak langsung dari rumah ke rumah.

Nurlena menilai pendekatan berbasis komunitas lebih efektif untuk memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pola pengasuhan yang baik.

Ia menegaskan stunting tidak hanya dialami keluarga berpenghasilan rendah. Menurutnya, kasus serupa juga ditemukan pada keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup baik, karena dipengaruhi pola asuh dan lingkungan keluarga.

"Stunting bukan hanya soal ekonomi. Pola asuh memiliki peran yang sangat penting. Kami juga menemukan cukup banyak kasus pada keluarga besar yang tinggal serumah sehingga perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak optimal," jelasnya.

Oleh karena itu, selain memperkuat intervensi gizi, Pemerintah Kota Balikpapan juga terus mendorong edukasi kepada orang tua mengenai pola pengasuhan, kesehatan anak, serta pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (Las)