Rapat Koordinasi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Antisipasi Fenomena El Nino di Aula Gedung Mahakam Polda Kaltim Balikpapan, Selasa (4/8/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Polda Kaltim memperkuat langkah pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menyusul prediksi musim kemarau yang lebih panjang akibat fenomena El Nino.

Seluruh pemangku kepentingan diminta bergerak lebih awal, agar ancaman karhutla tidak berkembang menjadi krisis yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, hingga keamanan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan serta Antisipasi Fenomena El Nino di Aula Gedung Mahakam Polda Kaltim Balikpapan, Selasa (4/8/2026), yang diinisiasi Polda Kalimantan Timur.

Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol. Endar Priantoro, mengatakan berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kalimantan Timur diperkirakan terdampak El Nino pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan suhu udara dan memperpanjang musim kemarau sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan ikut meningkat.

Namun, menurut Endar, ancaman El Nino tidak hanya berhenti pada persoalan kebakaran. Karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Pasalnya, dampak bisa meluas menjadi krisis multidimensi, mulai dari gangguan ekonomi, kenaikan harga pangan, konflik pemanfaatan sumber daya alam, hingga potensi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Ia mengingatkan, jika tidak diantisipasi secara terpadu, berbagai persoalan tersebut dapat berkembang menjadi perfect storm scenario, yakni situasi ketika sejumlah krisis terjadi secara bersamaan dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Data aplikasi Lembuswana milik Polda Kaltim mencatat sepanjang Semester I 2026 terdapat lebih dari 974 titik panas (hotspot) di Kalimantan Timur. Sementara pada hari pelaksanaan rapat koordinasi masih terpantau 54 hotspot yang tersebar di Kutai Timur, Berau, Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat.

"Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penanganan karhutla tidak boleh menunggu api membesar. Kita harus bergerak lebih awal melalui langkah-langkah pencegahan," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Polda Kaltim telah menggelar Operasi Aman Nusa II Tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.500 personel yang terbagi dalam enam satuan tugas, yakni SAR, Pengungsian, Dokkes, Penegakan Hukum, Humas, dan Bantuan Operasi.

Selain itu, patroli terpadu bersama TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat. Polda juga memanfaatkan aplikasi Lembuswana untuk pemantauan hotspot secara real time, menyiapkan 227 embung sebagai sumber air, serta membangun 28 sumur bor dan 24 sekat kanal di kawasan rawan karhutla.

Endar meminta seluruh pihak meninggalkan ego sektoral dan membangun sinergi melalui integrasi data, posko terpadu, serta pelibatan masyarakat dan perusahaan dalam pencegahan karhutla.

Di sisi lain, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.

Menurut Rudy, pengalaman selama ini membuktikan bahwa upaya preventif jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas. "Pengalaman menunjukkan bahwa mencegah jauh lebih efektif dibandingkan menangani kebakaran yang sudah terjadi," katanya.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat patroli terpadu, deteksi dini, pemantauan titik panas, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Rudy juga mengingatkan bahwa dampak El Nino tidak hanya meningkatkan risiko karhutla, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih, produktivitas pertanian dan perkebunan, kesehatan masyarakat akibat kabut asap, hingga aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, menurutnya, mitigasi harus melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, BPBD, Manggala Agni, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya menjaga daya dukung lingkungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjalankan program rehabilitasi ekosistem, di antaranya penanaman 12.000 bibit mangrove di Pantai Lamaru, Balikpapan, serta rehabilitasi lebih dari 1.100 hektare kawasan mangrove sepanjang tahun ini.

Baik Kapolda maupun Gubernur sepakat bahwa keberhasilan menghadapi ancaman El Nino tidak dapat dilakukan secara sektoral.

Sementara Rudy berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan langkah-langkah nyata yang segera diterapkan di lapangan sehingga Kalimantan Timur mampu melewati musim kemarau dengan aman.

"Semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, kami optimistis Kalimantan Timur mampu menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino dengan lebih baik, sekaligus menjaga hutan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan," ucap Rudy. (Las)