Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie. Selasa (22/09/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi salah satu perhatian DPRD Samarinda dalam pembahasan anggaran 2027.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, pihaknya mendorong agar pola pencairan TPP yang selama ini dilakukan setiap 3 bulan dapat ditinjau kembali.

Menurut Novan, pembayaran hak pegawai idealnya dilakukan secara lebih rutin.

Apalagi, mekanisme tersebut dinilai berbeda dengan pembayaran TPP bagi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada perangkat daerah lain yang dilakukan setiap bulan.

“Memang kita beberapa waktu lalu sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, bahwasannya perlu dilakukan peninjauan kembali berkaitan kebijakan itu,” ujar Novan, Selasa (22/9/2026).

Ia mengatakan, persoalan pencairan TPP 3 bulanan telah disampaikan para guru kepada DPRD Samarinda sejak awal tahun.

Atas hal tersebut, DPRD juga meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda ikut memberikan perhatian terhadap mekanisme pembayaran tersebut.

Novan menegaskan pola pembayaran setiap 3 bulan seharusnya tidak terus dijadikan kebiasaan.

Menurutnya, skema tersebut masih dapat diterapkan apabila terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan, tetapi perlu dievaluasi jika berlangsung secara terus-menerus.

“Kalau kondisi tertentu mungkin bisa saja, tapi jangan terus-menerus dijadikan kebiasaan,” katanya.

Pembahasan mengenai mekanisme pembayaran TPP guru tersebut akan kembali didorong DPRD Samarinda dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.

Komisi IV telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda agar pembayaran TPP guru menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan anggaran.

Ia berharap pembahasan APBD 2027 dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pencairan TPP guru, sekaligus melihat kemampuan fiskal daerah.

“Kita sudah sepakat dengan teman-teman Banggar, khususnya dari Komisi IV, untuk memprioritaskan itu,” ucapnya. (Abi)