Walikota Samarinda, Andi Harun. Selasa (22/09/2026).(Foto: Abi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menempatkan penguatan pelayanan publik, program sosial dan aktivitas ekonomi sebagai arah utama dalam rancangan APBD 2027.

Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,46 triliun.

Besaran ini disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun dalam rapat paripurna DPRD Samarinda, Senin (21/9/2026) malam.

Ia menegaskan penyusunan APBD 2027 diarahkan agar belanja pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan daerah.

Rancangan anggaran itu disusun dengan mengacu pada sejumlah dokumen perencanaan, yakni RPJMD Samarinda 2025-2029, RKPD 2027, serta KUA dan PPAS 2027.

Andi Harun mengatakan, pendekatan berbasis kinerja digunakan untuk memastikan anggaran tidak sekadar terserap, tetapi mendukung sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

“Ini secara khusus untuk meningkatkan optimalisasi belanja, menjaga momentum pertumbuhan, menguatkan program sosial, pendidikan, dan kesehatan sehingga terus dapat berkelanjutan,” kata Andi.

Dari sisi pendapatan, Pemkot Samarinda memproyeksikan penerimaan daerah sebesar Rp 3,46 triliun.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp 1,3 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp 2,1 triliun.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp 14 miliar.

Pada sisi belanja, jumlah yang dirancang juga mencapai Rp 3,46 triliun.

Porsi terbesar berada pada belanja operasi dengan pagu Rp 2,98 triliun.

Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp 438 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 36 miliar.

Besarnya porsi belanja operasi menunjukkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat masih menjadi bagian utama dalam struktur anggaran Samarinda 2027.

Sedangkan belanja modal diarahkan untuk mendukung pembangunan fisik dan infrastruktur.

Selain menjaga pelayanan publik, Pemkot Samarinda juga memasukkan penguatan ekonomi daerah sebagai perhatian dalam rancangan APBD mendatang.

Sektor jasa, perdagangan, konstruksi hingga UMKM menjadi bagian yang disebut perlu terus diperkuat.

Kebijakan tersebut disiapkan di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurut Andi Harun mulai mengalami perlambatan.

“Terutama pada keberpihakan kita pada UMKM. Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini kita bersyukur masih kuat, walaupun kita harus akui bahwa melambat,” ujarnya.

Menurut Andi, kondisi ekonomi dan inflasi yang masih terkendali menjadi salah satu pijakan pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan program prioritas.

Sejumlah sektor yang tetap menjadi perhatian, antara lain perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur.

Dengan struktur ini, Pemkot Samarinda menempatkan rancangan APBD 2027 bukan hanya sebagai dokumen keuangan, tetapi sebagai instrumen untuk mengarahkan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Anggaran bukan sekadar angka. Di dalamnya ada arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan harapan masyarakat,” ucapnya. (Abi)