Suasana Rakor bersama 10 Kepala daerah Kabupaten dan Kota, Senin (3/8/2026).(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggalang dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk menyuarakan persoalan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) serta penyelesaian dana kurang salur kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/26).

Rapat koordinasi tersebut menjadi forum bagi pemerintah provinsi untuk mendengarkan secara langsung kondisi keuangan yang dihadapi 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur setelah adanya kebijakan pengurangan TKD dari pemerintah pusat.

Penurunan alokasi transfer tersebut dinilai berdampak terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk meningkatnya proporsi belanja pegawai. Selain itu, hampir seluruh pemerintah daerah juga menyampaikan persoalan dana kurang salur yang hingga kini belum direalisasikan pemerintah pusat.

Gubernur menegaskan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersatu dalam memperjuangkan hak daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait dana transfer dan dana kurang salur.

"Provinsi dan kabupaten/kota merupakan satu kesatuan. Karena itu, persoalan yang kita hadapi juga harus diperjuangkan secara bersama-sama," ujarnya.

Menurutnya, koordinasi antarpemerintah daerah menjadi penting agar langkah yang diambil memiliki kekuatan yang sama ketika menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan perjuangan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan serta tetap mengedepankan etika.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana mengajak seluruh bupati dan wali kota menemui pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan dan Presiden, guna menyampaikan dampak kebijakan pengurangan TKD terhadap kemampuan fiskal daerah.

Ia berharap, pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi atas persoalan dana kurang salur maupun penyesuaian transfer ke daerah yang selama ini menjadi keluhan pemerintah kabupaten dan kota.

"Kami akan menyampaikan persoalan ini secara baik-baik dan meminta kejelasan mengenai solusi yang dapat diberikan pemerintah pusat," katanya.

Dirinya juga mengajak seluruh kepala daerah tetap solid dalam memperjuangkan peningkatan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta percepatan penyelesaian dana kurang salur yang nilainya di Kalimantan Timur mencapai triliunan rupiah.

Menurutnya, kepastian penyaluran anggaran dari pemerintah pusat akan memberikan ruang fiskal yang lebih baik bagi daerah agar melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, terutama sebagai daerah penghasil minyak, gas bumi, dan batu bara.

"Tujuan utama perjuangan ini adalah agar kapasitas APBD semakin kuat sehingga pembangunan di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur. Sementara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. (*Yud)