Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.(Foto: Yudi/KutaiRaya.com)


SAMARINDA, (KutaiRaya.com) : Komisi III DPRD Kalimantan Timur meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun skala prioritas secara cermat dalam menghadapi potensi penurunan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kaltim. Langkah tersebut dinilai penting agar program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap dapat direalisasikan meski ruang anggaran diperkirakan semakin terbatas.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah dirancang pemerintah daerah. Menurutnya, perencanaan yang matang harus menjadi acuan utama dalam menentukan program yang akan dijalankan.

"Yang paling penting, setiap program tetap berjalan sesuai perencanaan yang sudah disusun. Karena itu, OPD harus benar-benar menetapkan mana yang menjadi prioritas," ujar Reza, Sabtu (1/8/2026).

Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah perlu memastikan anggaran yang tersedia dialokasikan pada kegiatan yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat. Dengan begitu, efektivitas penggunaan APBD tetap terjaga meski menghadapi tekanan fiskal.

Menurutnya, pemerintah provinsi harus tetap memprioritaskan program strategis yang telah menjadi komitmen pembangunan daerah. Selain itu, usulan masyarakat yang dihimpun DPRD melalui pokok-pokok pikiran (pokir) juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.

"Program prioritas pemerintah tentu harus tetap berjalan. Begitu pula aspirasi masyarakat yang kami himpun melalui reses dan kunjungan kerja di daerah pemilihan. Dua hal ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran," katanya.

Ia menerangkan, pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan. Karena berasal dari kebutuhan yang nyata di lapangan, usulan tersebut dinilai layak menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah.

Komisi III, akan terus mengawal pembahasan APBD bersama pemerintah daerah agar kebijakan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sinergi antara program pemerintah dan aspirasi warga melalui DPRD dinilai menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan merata di tengah keterbatasan fiskal.

Ia berharap, seluruh OPD mampu menyusun prioritas secara objektif dengan mengedepankan kebutuhan yang paling mendesak. Menurutnya, langkah tersebut akan meminimalkan dampak penurunan anggaran terhadap pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur.

"Harapan kami, meskipun kemampuan anggaran mengalami tekanan, program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap menjadi yang utama. Itu yang harus dijaga bersama," tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kaltim. (*Yud)