Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas


BERAU, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kabupaten Berau memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan menghambat jalannya pelayanan publik maupun mengganggu kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).

Di tengah penyesuaian kondisi fiskal daerah, Pemkab Berau memilih melakukan penataan belanja secara selektif dengan tetap menjaga program yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pembangunan, melainkan menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap penggunaan anggaran lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan kajian terhadap berbagai komponen belanja agar penyesuaian yang dilakukan tetap berada pada koridor prioritas pembangunan daerah.

“Yang kita lakukan adalah mengatur kembali belanja daerah agar lebih efektif. Program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Juniarsih juga memberikan kepastian kepada jajaran ASN bahwa kebijakan efisiensi tidak berdampak terhadap hak penghasilan pegawai. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menilai ASN memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

“Kami pastikan tidak ada pemotongan TPP bagi PNS maupun PPPK. Hak-hak pegawai tetap menjadi perhatian, karena ASN merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Dengan adanya kepastian tersebut, Sri berharap seluruh ASN dapat terus menjaga semangat kerja dan meningkatkan kinerja, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan.

Dirinya menjelaskan, efisiensi akan diarahkan pada sejumlah pos belanja yang masih dapat dioptimalkan, seperti kegiatan perjalanan dinas, agenda seremonial, maupun pengeluaran operasional yang dapat disederhanakan tanpa mengurangi efektivitas pemerintahan.

“Efisiensi ini kita lakukan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Bukan mengurangi pelayanan, tetapi memastikan anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal yang prioritas dan memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama mendukung langkah tersebut dengan memperkuat perencanaan program dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

“Mari bersama kita untuk menjaga keseimbangan antara penguatan pelayanan publik, keberlanjutan pembangunan, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan bertanggung jawab,” tandasnya. (Adv/Bul)