Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal, Selasa (27/7/2026).(Foto:Achmad Nizar/KutaiRaya)


TENGGARONG, (KutaiRaya.com): Keputusan Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meninggalkan ruang rapat (walk out) saat Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027, Selasa (28/7/2026), menjadi sorotan.

Kendati demikian, PDI Perjuangan menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penolakan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, melainkan agar pembahasan anggaran dilakukan lebih matang di tengah kondisi fiskal yang dinilai semakin ketat.

Walk out tersebut memunculkan berbagai tanggapan, termasuk dari Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan memastikan sikap itu diambil sebagai bagian dari pertimbangan politik dan kehati-hatian dalam menyusun arah kebijakan anggaran tahun depan.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar, Andi Faisal mengatakan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena akan menentukan arah pembangunan daerah di tengah tantangan keuangan yang diperkirakan semakin berat.

"Yang kita bahas ini adalah tahun 2027 dan kondisinya cukup pelik. Jadi kami memilih pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tetapi hasilnya harus benar-benar baik. Ada beberapa agenda besar yang perlu kami cari solusi terbaiknya," ujarnya kepada awak media.

Ia meminta masyarakat tidak menafsirkan keputusan walk out sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah daerah.

PDI Perjuangan, kata dia, tetap mendukung visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.

"Jangan berpikir negatif dulu. PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintah daerah. Kami hanya ingin memastikan agar kebijakan tahun 2027 benar-benar matang sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," katanya.

Ia mengemukakan, dokumen KUA-PPAS 2027 baru diterima fraksinya sebelum rapat berlangsung sehingga masih memerlukan pendalaman bersama tim ahli dan jajaran partai.

"Dokumennya baru kami terima hari ini. Tim ahli juga masih mengoreksi beberapa poin yang perlu didiskusikan lebih lanjut bersama Ketua DPC. Karena itu kami ingin mencermatinya lebih dalam," tuturnya.

Ia menilai kondisi fiskal Kukar pada 2027 diperkirakan cukup ketat sehingga perlu dirancang strategi penganggaran yang lebih efektif.

Fraksi PDI Perjuangan juga berencana menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah daerah sebagai bahan penyempurnaan.

"Keuangan daerah tahun depan kami lihat cukup mepet. Kami ingin menawarkan desain atau konsep yang menurut kami lebih baik untuk pemerintah daerah. Dalam waktu dekat pembahasan KUA 2027 tetap akan kami selesaikan," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri mengaku menyayangkan keputusan Fraksi PDI Perjuangan meninggalkan ruang sidang saat penyampaian KUA-PPAS.

Menurutnya, dokumen yang disampaikan merupakan bagian dari implementasi visi besar Kukar Idaman Terbaik 2025-2030 yang menjadi arah pembangunan daerah.

"Yang pasti semua orang tahu bahwa visi besar Kabupaten Kukar adalah Kukar Idaman Terbaik. Apa yang kami sampaikan melalui kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan visi besar tersebut," katanya.

Ia mengatakan, seluruh fraksi lain tetap mengikuti jalannya rapat paripurna hingga selesai.

Ia menilai setiap fraksi memiliki hak politik untuk menentukan sikap, termasuk keputusan melakukan walk out.

"Ini baru tahap penyampaian. Kami tentu menyayangkan, tetapi setiap orang memiliki hak untuk bersikap sesuai kewenangannya. Kami tidak memiliki kewenangan untuk menahan Fraksi PDI Perjuangan agar tetap berada di ruang sidang," ucapnya. (*Zar)