Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud, pada hari Selasa (21/7/2026).(Foto: Sulastri/KutaiRaya.com)


BALIKPAPAN, (KutaiRaya.com): Pemerintah Kota Balikpapan memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak akan terganggu meski terdapat potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2027. Sektor pendidikan, kesehatan, serta program prioritas dipastikan tetap menjadi fokus dalam penyusunan APBD.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi mengenai besaran dana transfer yang akan diterima tahun depan. Pembahasan terkait angka riil masih akan dikomunikasikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah dengan pemerintah pusat.

"Informasi yang beredar saat ini belum resmi. Kita tentu berharap tidak ada pemotongan karena hal itu akan berdampak terhadap pembangunan, perekonomian, dan kondisi daerah," kata Rahmad, pada hari Selasa (21/7/2026).

Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi fiskal setiap daerah sebelum menetapkan kebijakan transfer anggaran, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar terhadap pelayanan publik.

Meski menghadapi efisiensi anggaran, Rahmad menegaskan pembayaran gaji guru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap aman. Begitu pula program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Urusan pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu. Program prioritas seperti seragam sekolah gratis tetap berjalan. Anggarannya mencapai lebih dari Rp30 miliar. Untuk BPJS Kesehatan juga kami mengalokasikan hampir Rp100 miliar karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan Agus Budi Prasetyo menjelaskan bahwa saat penyusunan APBD 2026, alokasi TKD Kota Balikpapan telah mengalami penurunan hingga sekitar Rp1,055 triliun dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Menurut Agus, hingga kini belum ada informasi mengenai kemungkinan kenaikan TKD pada tahun anggaran berikutnya. Ia menegaskan angka sekitar Rp800 miliar yang beredar selama ini hanya mengacu pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH), bukan keseluruhan transfer dari pemerintah pusat.

"TKD itu tidak hanya DBH, tetapi juga terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan transfer lainnya. Kalau total TKD yang diperkirakan diterima Balikpapan masih berada di kisaran Rp1,3 triliun hingga Rp1,4 triliun," jelasnya.

Pemkot Balikpapan berharap kepastian besaran dana transfer dari pemerintah pusat dapat segera diterima agar penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan secara lebih akurat, sekaligus memastikan seluruh program pelayanan publik tetap berjalan optimal. (Las)